Jangan Ada Lagi Kesenjangan Gender di Lamsel

Ayo Bangun Strategi Kesempatan dan Kesetaraan

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menilai para kepala sub bagian (kasubag) khususnya kaum perempuan ditiap-tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih terkesan lamban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Padahal sebagai pemangku kepentingan, pengambil keputusan, serta pemegang kebijakan dalam hal perencana dan penganggaran untuk suatu kegiatan tak memandang status gender dalam pelaksanaannya. Karena hal itu Pemkab Lampung Selatan berharap para pejabat perempuan yang memiliki posisi penting pada lini pemerintahan harus terus dapat menunjukan akselerasi dalam berkinerja. Harapan itu disampaikan asisten Bidang Pemerintahan Pemkab Lamsel Supriyanto dalam acara sosialisasi pengarusutamaan gender (PUG) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lamsel, di aula Sertung Badan Kepegawaian dan Diklat Lamsel, Selasa (30/5), kemarin. Menurut Supriyanto, perkembangan paradigma pembangunan gender saat ini semestinya harus lebih menekankan pada strategi yang dibangun untuk mengintergritaskan gender menjadi satu dimensi integral dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau serta mengevaluasi atas berbagai kegiatan pembangunan. “Dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender, maka wajar saja para kaum perempuan yang juga memiliki kewenangan sebagai pemangku kepentingan, pengambil keputusan, serta pemegang kebijakan dalam hal perencanaan dan pengangaran masih terlihat lamban untuk menjalankan tugas dan fugsinya tersebut,” ujar Supriyanto. Diungkapkannya, saat ini istilah gender masih banyak diartikan sebagai perempuan, sehingga hal itulah yang mengakibatkan seringnya terjadi kontraproduktif. “Karena pengambil kebijakan sampai saat ini masih saja didominasi oleh kamu laki-laki,” ungkapnya. Oleh karena itu, lanjut Supriyanto, melalui sosialisasi pengarusutamaan gender yang dilaksakankan, diharapkan kedepan tidak adalagi kesenjangan gender di tiap-tiap SKPD lingkup pemkab Lamsel. “Dengan dibangunnya strategi kesempatan dan kesetaraan gender, maka kita semua berharap semua proses pembangunan di kabupaten ini dapat terlaksanan dengan baik secara merata,” harapnya. Sementara itu Kepala DPPPA Lamsel Dra. Yarnita, MM mengatakan, sosialiasi tentang PUG ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, bahwa penganggaran yang responsif gender itu harus mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan. “Ini juga dimaksudkan dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di kabupaten Lampung Selatan,” pungkasnya. (iwn)