Temui Jalan Buntu, GNP Wacanakan Gerudug RPH

SIDOMULYO – Tak kunjung mendapat kejelasan soal pembangunan irigasi Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Kotadalam, Kecamatan Sidomulyo sejak dua tahun silam, Gerakan Pemudan Nusantara (GNP) Lamsel wacanakan gerudug RPH. Satam (30) penyuplai material untuk pembangunan irigasi tahun 2015 silam merasa ditipu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suranto. Akibatnya pelunasan uang senilai Rp 27 juta yang dijanjikan akan dimasukan dalam anggaran 2016 hanya isapan jempol. Ketua GNP Lamsel Dimas Ronggo Penuntun menyayangkan sikap Suranto yang terkesan seperti kucing-kucingan. Pasalnya, ketika dikonfirmasi Suranto tak pernah muncul dan memberikan statement atau memberikan jaminan karena posisinya sebagai PPTK. “Korban selama ini hanya dijanji-janjikan, namun kenyataannya tak ada kejelasan bahkan ketika persoalan ini kami angkat Suranto tak pernah menemui Satam sebagai pihak yang dirugikan,” kata Dimas kepada Radar Lamsel, Senin (12/6) kemarin. Atas sikap oknum PPTK itulah, GNP berniat gerudug RPH yang berada di Kecamatan Sidomulyo. Sikap ini ditujukan sebagai dukungan terhadap orang yang dirugikan oleh PPTK. “Kalau begini, kami berencana menggerudug irigasi RPH yang belum dilunasi oleh PPTK. Apapun alasannya seyogyanya Suranto bisa memberikan kejelasan terkait persoalan ini,” ujar Ketua GNP Lamsel. Saat ditanya soal rencana kedatangan GNP ke RPH? Dimas Menjawab akan berkoordinasi dengan pihak yang dirugikan. Sebagai respon yang sudah dipendam selama dua tahun pasca pembangunan irigasi pada 2015 silam. “Sebelum itu  kami akan berkoordinasi lebih dulu, kalaupun kedua belah pihak belum temui titik terang kami bakal ngelurug ke RPH,” tandasnya. Hingga berita ini diturunkan PPTK Suranto belum bisa dimintai komentarnya. Saat dihubungi melalui sambungan telepon tidak digubris. Sebelumnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Lampung Selatan gerah juga dengan polemik pembangunan saluran Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lokasi rumah potong hewan (RPH) di Kecamatan Sidomulyo tahun 2015 lalu. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi urusan peternakan ini bakal mendalami persoalan tersebut dengan memanggil kedua belah pihak yang berpolemik. Yaitu pihak rekanan dan PPTK dari DPKH Lamsel. “Terus terang saya bukan menganggap remeh. Walaupun sebenarnya pelaksanaan pembangunannya bukan di era saya. Kita akan dalami seperti apa duduk persoalannya. Ini karena DPKH Lamsel sekarang yang memimpin adalah saya, sementara yang tersandung masalahnya adalah bawahan saya,” ujar Arsyad kepada Radar Lamsel saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (8/6). (ver)