APBD Lamsel Belum Sehat

PAD Minim Belum Capai 30 Persen dari APBD

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diminta untuk terus mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk belanja pembangunan. Sejauh ini DPRD Lampung Selatan menilai besaran PAD Lamsel yang mencapai Rp 187 Miliar setiap tahun masih jauh dari harapan. Bahkan capaian PAD itu belum masuk dalam kategori anggaran pembangunan yang sehat lantaran Lamsel masih mengandalkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari pemerintah pusat. Karena belum mendominasinya PAD dalam APBD, belanja langsung yang notabennya menjadi belanja publik pun dinilai belum maksimal karena porsi anggaran belanja langsung termasuk didalamnya belanja modal lebih sedikit ketimbang belanja tidak langsung. Ketua DPRD Lampung Selatan H. Hendry Rosyadi mengungkapkan, sesuai aturan capaian PAD di sebuah daerah itu harus mendekati angka 30 persen dari total APBD. Itu artinya PAD Lamsel yang sebesar Rp 187 Miliar masih belum bisa dikategorikan pendapatan asli yang optimal. “Saat ini pusat sudah meregulasinya. Coba, terobosan soal PAD ini harus benar-benar dioptimalisasi,” ungkap Hendry Rosyadi saat pembahasan laporan keuangan APBD Lamsel tahun 2016 diruang Banang DPRD Lamsel pekan lalu. Pembahasan itu dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Lamsel. Hadir diantaranya Ketua TAPD Ir. Freddy Sukirman; Kepala BPKAD Intji Indriati; Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. Samsurijal termasuk Kabag Hukum Elik Murtopo. Menurut Hendry, jika APBD Lamsel diasumsikan mencapai Rp 2 Triliun harus disokong dengan PAD sekitar Rp 500 – 600 Miliar. “Kalau Rp 187 Miliar hanya 10 persennya. Itu juga belum sampai,” ungkap dia. Lantaran minimnya capaian ini, lembaga legislatif itu meminta agar Pemkab Lamsel benar-benar mengoptimalkan seluruh potensi PAD. Mulai dari IMB, BPHTP, parkir, pajak rumah makan dan restoran, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan dan pendapatan lainnya yang sah dan diatur oleh undang-undang. “Seperti parkir, apa iya se-Lamsel ini cuma ratusan juta selama setahun. Kalau begitu banyak kebocorannya,” ungkap Ketua DPC PDIP Lamsel ini. Ketua TAPD Pemkab Lamsel Ir. Freddy Sukirman mengungkapkan persoalan PAD memang menjadi pekerjaan rumah yang terus mendapat perhatian dari Pemkab Lamsel. Persoalan pelik dalam pencapaian PAD juga terus menjadi catatan eksekutif dalam mengoptimalkan pendapatan yang sumbernya dari masyarakat Lamsel itu. Seperti pencapaian pajak rumah makan dan restoran yang pembayarannya selalu diborongkan. Kondisi ini, kata Freddy, menjadi hal yang terus dikaji oleh jajaran Pemkab untuk mengoptimalkannya. “Makanya pak bupati concern mengenai ini. Kedepan akan kita benahi agar tidak lagi demikian. Sebab, jika mau riil pendapatan rumah makan dan restoran itu jauh lebih besar dari besaran pajak yang disetorkan ke daerah,” ungkap Freddy. Begitu juga dengan PBB. Sekkab Lamsel ini mengungkapkan bahwa capaian PAD PBB Lamsel naik signifikan sejak 2016. Proyeksi tahun 2017, kata dia, akan terus dinaikan seiring Badan Pajak dan Retribusi Daerah tengah melakukan langkah-langkah pendataan ulang wajib pajak yang dihitung berdasarkan kondisi riil yang ada dilapangan. “Selama ini kan masih main tembak. Data lama selalu menjadi patokan. Padahal kondisi lapangan sudah tidak demikian. Badan Pajak dan Retribusi sedang mendata. Mudah-mudahan upaya ini menjadi langkah awal peningkatan pendapatan,” ungkap Freddy. Demikian halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Pemkab Lamsel juga tengah menyiapkan langkah-langkah optimalisasi pencapaian pajak parkir kendaraan. Salah satunya dengan membicarakan potensi pajak ini dengan kalangan swasta. “Apa mau diswastanisasi atau seperti apa lagi kita kaji. Mengenai ini memang bersentuhan juga dengan masyarakat,” ungkap dia. Freddy bahkan mengungkapkan bahwa Lamsel terancam kehilangan PAD parkir dari Bandara Raden Intan II Natar. Menurut dia, sejak 2017 bandara sudah tidak lagi menyetorkan setoran pajak parkir dari bandara. “Kami juga sedang mempertanyakan alasannya. Kalau bisa DPRD juga bisa ikut terlibat,” harap dia. Pemkab Lamsel, kata Freddy, sepakat dan sependapat untuk meningkatkan proyeksi PAD Lamsel. Namun, ia juga mengaku tidak mau gegabah dalam menetapkan capaian PAD sebelum ada pembahasan yang mendalam dengan jajaran eksekutif mengenai realisasinya. (edw)