Anggaran Dipangkas, Satker Menjerit!

FPAN Berharap Pemkab Proporsional

KALIANDA – Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Lampung Selatan menjerit. Sebab, pemangkasan anggaran secara besar-besaran terjadi dalam penyusunan RAPBD tahun 2018. Pemangkasan tak hanya terjadi pada SKPD dilingkungan Pemkab Lamsel. Anggaran DPRD Lampung Selatan yang masuk pada pos anggaran Sekretariat DPRD Lamsel juga dipangkas. Informasi yang dihimpun Radar Lamsel, anggaran Sekretariat DPRD dipangkas sekitar Rp 7 Miliar pada tahun 2018 mendatang. Sebelumnya DPRD mendapat kucuran anggaran sekitar Rp 22 Miliar setahun. “Iya, dipangkas Rp 7 Miliar,” ujar sumber Radar Lamsel yang mewanti agar namanya tak ditulis dalam koran. Seorang Kepala SKPD juga mengeluhkan hal yang sama kepada Radar Lamsel. Menurut dia, tahun 2018 mendatang SKPDnya hanya mendapat anggaran dibawah Rp 1 Miliar. “Tahun ini dibawah Rp 3 Miliar. Turun drastis,” ungkap dia. Disinggung mengenai apa alasan pemangkasan? Dia mengungkapkan bahwa anggaran pemangkasan itu akan digelontorkan ke pembangunan infrastruktur jalan. “Untuk jalan. Padahal program yang akan kami laksanakan juga cukup penting,” sebutnya. Pembangunan infrastruktur memang menjadi fokus Pemkab Lamsel dibawah kepemimpinan Bupati Lamsel H. Zainudin Hasan dan Wakil Bupati Nanang Ermanto. Sementara Pemkab Lampung Selatan memang tengah menyusun rancangan APBD murni tahun 2018. Tahap awal Pemkab akan menyampaikan draff kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas pelafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2018 ke DPRD Lampung Selatan pekan ini. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dra. Intji Indriati mengatakan, Pemkab Lamsel masih menyusun KUA-PPAS APBD 2018. Dia enggan menjabarkan mengenai proporsi struktur anggaran APBD 2018 karena masih dalam penggodokan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Begitu juga mengenai porsi anggaran infratruktur yang angkanya bakal menanjak drastis dari tahun 2017 ini. “Masih digodok ini. Belum final. Harusnya jangan tanya kesaya. Tanya ke pak Sekda lho, sebagai ketua tim TAPD,” kata Intji melalui sambungan telepon kepada Radar Lamsel, Minggu (29/10) kemarin. Kendati demikian, Pemkab menargetkan pekan ini KUA-PPAS APBD 2018 sudah bisa disampaikan ke DPRD Lamsel. “Mudah-mudahan rampung. Kalau tidak meleset, nanti kami sampaikan Selasa (31/10),” pungkas Intji. Dibagian lain, Fraksi PAN DPRD Lampung Selatan berharap Pemkab Lampung Selatan dapat memproporsionalkan anggaran APBD Lamsel tahun 2018 mendatang. Fraksi yang dipimpin Zainal Abidin ini meminta agar Pemkab dapat mewujudkan porsi anggaran belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang proporsional. “Proporsional anggaran ini agar semua pelayanan mendasar rakyat bisa diwujudkan tahun depan,” ungkap Ketua Fraksi PAN DPRD Lamsel Zainal Abidin kepada Radar Lamsel, Minggu (29/10) kemarin. Pemkab Lamsel, kata Zainal, harus mampu menjabarkan visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan. Dalam visi-misi itu, kata dia, ada tiga hal urusan mendasar yang akan diimplementasikan yaitu infratruktur, pendidikan dan kesehatan. “Ketiga-tiganya ini harus mendapatkan dukungan penuh anggaran agar visi – misi dapat diwujudkan,” ungkap anggota Komisi C DPRD Lamsel ini. Sejauh ini, kata Zainal, program kerja Bupati dan Wakil Bupati Lamsel hasil pilkada 2015 telah dirasakan oleh rakyat Lamsel. Lihat saja geliat pembangunan infrastruktur jalan sepanjang tahun 2017. Pembangunan jalan mulai nampak terlihat disejumlah wilayah kecamatan. Terlebih di Kota Kalianda yang mendapatkan porsi anggaran hingga Rp 80 Miliar lebih pada APBD Perubahan tahun 2017. “Saya harap tahun 2018 mendatang, infrastruktur tetap menjadi prioritas tanpa mengesampingkan kepentingan pembangunan lainnya. Utamanya pendidikan dan kesehatan. Sebab, bagaimanapun pelayanan kesehatan masyarakat Lamsel harus ditingkatkan,” ungkap Zainal. (edw)