Dinkes Bungkam Terkait Minimnya Sosialiasi Program

KALIANDA - Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung Selatan sepertinya acuh terhadap persoalan yang terjadi menyangkut biaya persalinan di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Dinas yang membidangi masalah kesehatan di kabupaten gerbang krakatau ini sepertinya enggan memberi respon atas penilaian yang disampaikan oleh Komisi D DPRD Lampung Selatan saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD Selasa lalu. Bahkan penilaian akan minimnya sosialisasi dan koordinasi program yang disampaikan Bupati Zainudin Hasanpun tidak ditanggapi oleh Dinkes. Padahal untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam hal pembiayaan persalinan, Dinkes memiliki program yang namanya Jaminan Persalinan (Jampersal) yang bisa digunakan oleh masyarakat. Tapi sayang, saat Radar Lamsel hendak mengkonfirmasi soal program Jampersal ke pihak Dinkes, Kamis (9/11) kemarin, baik Kepala Dinas Kesehatan dr. Jimmy B. Hutapea, MARS maupun pejabat yang membidangi program jampersal masih sulit untuk ditemui. Radar Lamsel pun mencoba menghubungi keduanya melalui sambungan telepon, namun sangat disayangkan nomor ponsel Kepala Dinkes dan Kabid Binkesmas Devi Arminanto yang membidangi masalah program Jampersal dalam keadaan tidak aktif. Sementara itu Kasubag TU dan Kepegawaian Dinkes Lamsel saat dihubungi Radar Lamsel melalui sambungan telepon Suwignyo menyatakan, dirinya tidak memahami soal program Jampersal, dengan alasan itu bukan ranah dirinya untuk menjelaskan. “Untuk lebih jelasnya hubungi saja Kabid Binkesmas Devi Arminanto, karena itu bidang beliau,” kata Suwignyo dengan singkat. Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Lampung Selatan harus bertanggungjawab terkait peristiwa yang terjadi di RSUD dr. Bob Bazar, SKM. Pasalnya, warga Kota Kalianda terkejut mendengar biaya persalinan yang mencapai belasan juta rupiah. Padahal, dalam program nasional semua biaya persalinan bisa di cover melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal) secara gratis. Namun sayangnya, sedikit sekali masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut. Bahkan, bidan desa yang merupakan perpanjangan tangan dari Diskes juga kurang memberikan informasi kepada warga. Padahal, ibu melahirkan membutuhkan waktu 9 bulan lebih selama proses mengandung sebelum melahirkan. Minimnya sosialisasi oleh Dinkes, mendapat tanggapan dari Komisi D DPRD Lamsel bahkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Zainudin menyebut Diskes kurang terbuka dan minim koordinasi untuk membahas berbagai program yang ada baik dari APBD maupun pusat. “Program kesehatan yang saya tahu selama ini hanya Germas. Yang lain saya tidak tahu. Karena, kepala nya juga jarang melapor atau koordinasi dengan saya. Setelah ribut-ribut di medsos baru saya tahu ada yang namanya Jampersal dan segala macam. Harusnya dinas melapor berapa warga sasaran Jampersal itu. Syaratnya seperti apa. Jadi, setiap ada kegiatan saya bisa menginformasikan kepada masayarakat. Jangan diam saja, begitu ada masalah seperti ini baru bicara,” kata Zainudin saat itu. (iwn)