Lamsel jadi Rujukan DPRD Kota Batam

KALIANDA – DPRD Kabupaten Lampung Selatan menjadi percontohan DPRD Kota Batam dalam penganggaran pembangunan daerah. Utamanya mengenai pola pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat yang tidak tercover dalam jaminan kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemerintah Pusat. Pemkab Lamsel memang memploting anggaran APBD untuk memberikan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) kepada rakyat Lamsel. Bahkan, pada tahun 2018 mendatang jumlah tersebut ditambah guna mengakomodasi sedikitnya 10.000 warga Lamsel agar bisa menikmati jaminan kesehatan dari negara. Secara keseluruhan jumlah penduduk Lamsel yang sudah tercover KIS melalui BPJS maupun Jamkesda sebanyak 446 ribu warga ditambah 10.000 warga yang akan tercover di 2018 mendatang. “Ini bentuk komitmen Pemkab. Memang jumlah ini masih belum mengcover semuanya. Tetapi paling tidak semua masyarakat tidak mampu yang ada di Lamsel bisa dicover semua,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Lampung Selatan Sunyata dalam diskusi bersama jajaran anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, di ruang Banang DPRD Lamsel kemarin. Kunjungan itu memang sengaja dilakukan DPRD Kota Batam. Mereka datang dengan dipimpin Ketua Komisi IV Joko Mulyono. Kedatangan puluhan anggota DPRD Kota Batam itu disambut Wakil Ketua III DPRD Lamsel Hj. Roslina; Sekretaris DPRD Burhanudin; Ketua Komisi C Sunyata dan Ketua Fraksi PAN Zainal Abidin. Menurut Joko, ada sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam penganggaran dana jaminan kesehatan di Pemkot Batam. Selain mengenai carut marutnya data masyarakat tidak mampu di Kota Batam, persoalan yang dihadapi juga mengenai anggaran yang dibutuhkan. “Kami ingin melihat pola pelayanan kesehatan di Lamsel seperti apa. BLUD-nya bagaimana? Dan banyak hal lainya,” kata Joko. Dalam kunjungan itu juga terungkap bahwa Pemkot Batam kesulitan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Banyaknya Rumah Sakit yang berdiri di Kota Batam menjadi persoalan tersendiri. Sunyata juga menjelaskan, pelanayan kesehatan masyarakat tidak semuanya berjalan mulus. Disisi pelayanan, Lamsel tengah gencar-gencarnya meningkatkan kualitas pelayanan. Namun geliat ini tidak didukung dengan pelayanan BPJS yang semestinya menjamin setiap warga yang dijamin. Misalnya kartu BPJS tidak aktif dan sebagainya. Padahal, mereka sudah dijamin oleh negara. “Persoalan ini tidak hanya dialami masyarakat. Sekelas anggota DPRD pun yang iurannya sudah dipotong setiap bulan masih ada kartunya yang tidak aktif. Ini juga menjadi perdebatan kami di Lamsel,” ungkap Sunyata. (edw)