Samingan Berharap Diklarifikasi Partai

KALIANDA – Jabatan anggota DPRD Lampung Selatan Samingan tengah diujung tanduk. Sebab, dugaan tindakan amoral yang dilakukan politisi PKB itu terhadap seorang perempuan bernama Hartati terus mendapat sorotan. Kendati begitu Samingan keukeuh menegaskan dirinya tak pernah melakukan tindakan tersebut. Anggota Komisi A DPRD Lampung Selatan itu bahkan menyebut bahwa dirinya yang menjadi korban pemerasan. “Saya yang diperas, kok malah saya yang mau dipecat?,” tanya Samingan kepada Radar Lamsel yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon kemarin. Samingan mengaku tengah berada di Kota Bekasi karena suatu urusan. Meski menyebut dirinya menjadi korban pemerasan, Samingan enggan menyebutkan secara mendetail persoalan tersebut. “Jangan ngomong melalui telepon lah. Nanti saja saya jelaskan setelah saya pulang ke Lampung,” ujar Samingan. Terkait rencana pemecatannya, Samingan mengaku pasrah jika memang dirinya dinyatakan bersalah. Namun, ia berharap partai bisa terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap dirinya mengenai persoalan ini. “Ya, kalau saya memang bersalah nggak apa-apa dipecat. Tapi setidaknya kan harus ada klarifikasi dahulu dari partai,” ungkap Samingan. Sementara itu PKB Lampung Selatan memastikan akan menggelar rapat pleno pemecatan Samingan sebagai kader PKB dan akan langsung memproses pergantian antar waktu (PAW) jabatan anggota DPRD periode 2014 – 2019. Sekretaris DPC PKB Lamsel Ahmad Ngadelan Jawawi mengungkapkan rapat pleno tersebut akan digelar Rabu (7/3/2018) besok. “Sudah (dijadwalkan). Hari Rabu kami akan plenokan. Undangan kepada pengurus sudah kami kirim,” ungkap Jawawi sapaan akrab Ahmad Ngadelan Jawawi kepada Radar Lamsel kemarin. Selain PKB Lamsel, Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Selatan juga akan segera mengagendakan pemanggilan terhadap Samingan dalam persoalan tersebut. Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Lamsel Sadide mengungkapkan, agenda pemanggilan itu dilakukan untuk mengklarifikasi pemberitaan dan/atau informasi mengenai dugaan tindakan amoral yang melibatkan anggota DPRD Lamsel. “Ya, secepatnya akan kami agendakan. Ini proses klarifikasi. Ada atau tidaknya pelanggaran kode etik dalam permasalahan ini,” ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Lamsel itu. (edw)