KALIANDA – Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto ikut memberikan tanggapan soal aksi pemblokiran kendaraan khusus ekspedisi SBSI ke Pelabuhan Bakauheni yang digelar, Senin (26/3) lalu. Persoalan tersebut diharapkan jangan dibiarkan berlarut karena akan menimbulkan efek yang merugikan bagi semua pihak. Hal ini ditegaskannya saat berbincang dengan Radar Lamsel di rumah dinas Wakil Bupati Lamsel, Selasa (27/3) kemarin. Dia berharap, PT. ASDP yang memiliki kewenangan bisa mencari win-win solution agar persoalan tersebut tidak sampai berlarut-larut. “Pasti ada solusinya. Memang benar, negara kita ini negara hukum. Namun, harus ada asas keadilan dan kesejahteraan. Semua yang hidup didunia ini cari makan. Tidak berbeda hanya dengan pegawai PT. ASDP dan juga SBSI,” ungkap Nanang. Politisi PDIP ini menambahkan, regulasi Permenhub 29 tahun 2016 tentang sterilisasi pelabuhan memang wajib didukung sepenuhnya oleh semua pihak. Tetapi, harus ada pengecualian yang tidak merusak aturan perundang-undangan tersebut supaya bisa terjadi keselarasan dalam melaksanakan tugas masing-masing. “Kita ini Indonesia. Kita ini Pancasila. Maka, kita yang hidup di Indonesia ini harus memiliki jiwa Pancasilais. Meskipun sekarang sudah berbasis elektronik, kita siapkan juga yang tradisional. Jangan menghilangkan itu agar tidak merusak tatanan yang ada,” imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan, memberikan fasilitas lain terhadap para buruh yang tergabung dalam SBSI semestinya bisa dilakukan. Sebab, para buruh tersebut memiliki organisasi yang jelas. “Segera lakukan pertemuan dengan mereka. Buat regulasi yang benar-benar kuat dan berlandaskan hukum tetap. Apalagi mereka ini organisasinya jelas. Kalau sudah difasilitasi masih tidak benar, berikan sanksi sesuai dengan hasil kesepakatan itu. Biar ketuanya yang bertanggungjawab kalau di kemudian hari terdapat persoalan. Supaya, keduanya bisa seiiring sejalan tanpa harus terjadi persoalan,” pungkasnya. Sebelumnya, rombongan Serikat Butuh Sejahtera Indonesia (SBSI) melakukan aksi pemblokiran kendaraan khusus ekspedisi SBSI untuk tidak masuk ke Pelabuhan Bakauheni, Senin (26/3) kemarin. Informasinya, aksi pemblokiran itu dilakukan sebagai bentuk protes SBSI kepada PT. ASDP Bakauheni yang dianggap telah membatasi akses para pengurus mengantarkan kendaraan sampai di dermaga. Pemblokiran itu juga ditenggarai karena SBSI meminta PT. ASDP untuk membuat 2 jalur dan kantong parkir di dermaga. SBSI menilai, jika ini diterapkan maka akan mempermudah kerja pengurus ketika mengurus kendaraan. (idh)
Nanang : Cari Win-win Solution, Jangan Merugikan Semua Pihak
Rabu 28-03-2018,05:45 WIB
Editor : Redaksi
Kategori :