Zainudin Berharap Perda Penyertaan Modal Dibahas

Disentil Dewan Soal PAD

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan optimistis dimasa yang akan datang pendapatan daerah khususnya dari pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat. Sikap ini ditunjukan Bupati Lampung Selatan H. Zainudin Hasan saat memberikan tanggapan mengenai rekomendasi DPRD Lampung Selatan dalam paripurna penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lamsel tahun 2017 di gedung DPRD Lamsel, Rabu (18/4) kemarin. Salah satu yang disoroti DPRD melalui Pansus LKPj memang mengenai minimnya PAD yang didapat Pemkab Lamsel selama ini. Lantaran hal itu, Pemkab diminta untuk dapat melakukan terobosan-terobosan agar pendapatan daerah bisa meningkat. “Saya mengapresiasi apa yang telah disampaikan dewan dalam rekomendasi ini. Apa yang disampaikan senapas dengan yang sebenarnya dikehendaki pemerintah. Ini artinya dewan ini bekerja,” ungkap Zainudin saat menyampaikan tanggapan. Menurut dia, Pemkab Lamsel akan berupaya maksimal untuk meningkatkan PAD. Salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab, salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan BUMD. “Dimana-mana juga begitu. Negara saja memiliki BUMN (badan usaha milik negara). Jadi, BUMD ini akan kita bentuk secepatnya,” ungkap Zainudin. Selain itu, Zainudin juga berharap DPRD Lampung Selatan dapat kembali membahas usulan peraturan daerah (perda) tentang penyertaan modal pada PT. Bank Lampung. Menurut Zainudin, penambahan penyertaan modal pada Bank Lampung itu dilakukan serta-merta hanya untuk meningkatkan PAD dari deviden atas modal yang diberikan kepada Bank Lampung. “Jadi jangan curiga dulu. Harapan saya ini bisa secepatnya dibahas. Silahkan dikaji ulang dengan serius. Jujur saja ini adalah upaya untuk mendapatkan PAD yang signifikan,” papar orang nomor satu di kabupaten berjuluk Khagom Mufakat ini. Zainudin lantas menjelaskan pendapatan daerah dari penyertaan modal yang saat ini diberikan kepada Bank Lampung sebesar Rp 20 Miliar. Menurut dia, dari jumlah itu Lamsel mendapatkan setidaknya Rp 6 Miliar setahun. Maka dengan menambah modal yang diberikan kepada Bank Lampung deviden tersebut akan juga meningkat. “Ini adalah plur bisnis profesional, kita terbuka. Yang jadi masalah itu kalau kongkalikong. Saya yakin, DPRD Lamsel akan hati-hati,” ujar Zainudin. Zainudin juga mengungkapkan bahwa tidak melulu penyertaan modal yang mencapai Rp 200 Miliar itu digelontorkan dalam satu tahun. Pola penyertaannya, kata dia, juga tetap menyesuaikan keuangan dan kemampuan daerah dan persetujuan DPRD Lampung Selatan. “Kalau memang kuat Rp 50 Miliar, kita masukan. Jadi tidak langsung Rp 200 Miliar. Sesuai kemampuan kita,” beber Zainudin. Selain dari deviden, Zainudin juga mengaku telah mengkalkulasi sumber pendapatan atas dampak pembangunan jalan tol trans sumatera (JTTS) yang dibangun diwilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pemkab Lamsel, kata dia, telah mengkalkulasi jika JTTS ini telah rampung dibangun setidaknya akan ada pendapatan masuk sebesar Rp 30 Miliar dalam setahun. “Kedepan, saya optimistis pendapatan akan semakin lebih baik. PBB tol akan masuk. Tinggal pelabuhan dan bandara saja yang belum jelas ini seperti apa persoalannya. Nanti akan kita komunikasikan dengan kementerian masing-masing,” ungkap Zainudin. DPRD Lamsel memang memberikan banyak catatan, masukan dan saran kepada Pemkab Lamsel atas LKPj Bupati Lamsel tahun 2017. Dalam rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi LKPj 2017 yang dipimpin Ketua DPRD Lamsel H. Hendry Rosyadi itu, dewan meminta Pemkab Lamsel untuk terus berbenah meningkatkan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. (edw)