FHK2I Ancam Golput pada Pilpres 2019

KALIANDA – Kecemasan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) soal ketidakjelasan tuntutan mereka mengenai revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berujung pada ancaman tidak menggunakan hak pilih alias golput pada Pilpres 2019. Pernyataan sikap tersebut mengacu pada instruksi rakernas FHK2I yang belum lama digelar. Ketua FHK2I Lamsel Setiawan mengamini hal tersebut. Ketua Persatuan Guru Honorer Sekolah Negeri Provinsi Lampung ini menyatakan, pernyataan sikap ini diambil karena sampai saat ini tidak ada kepastian secara jelas tuntutan mereka agar diangkat menjadi ASN. “Pertemuan dengan Presiden dan para petinggi negara untuk membahas revisi UU nomor 5 tahun 2015 seperti yang diagendakan selalu batal dan molor. Jika tahun ini tidak ada kepastian soal itu, maka kami, khususnya FHK2I Lamsel tidak akan memberikan hak pilih pada Pilpres mendatang,” tegas Setiawan kepada Radar Lamsel, kemarin. Dia menambahkan, pernyataan sikap golput pada Pilpres itu sebagai bentuk protes keras akibat minimnya perhatian pemerintah dengan nasib para tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdikan pada instansi pemerintahan di daerah. Terlebih, yang diangkat menjadi ASN adalah honorer K2 yang baru beberapa tahun bekerja. “Ajakan golput bagi honorer K2 ini bukan tanpa alasan. Selama ini honorer K2 telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Namun, kami merasa tidak dihargai dan sama sekali tidak mendapat perhatian pemerintah. Wajar jika momen pemilu kami menyuarakan gerakan golput 2019,” imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah pusat semestinya cepat tanggap dalam menghadapi situasi yang membelit para pegawai honorer K2 tersebut. Sebab, jika hal ini sampai terjadi maka dapat dipastikan terdapat ribuan suara tidak menggunakan hak pilih pada pemilu. “Tidak perlu jauh-jauh tingkat nasional, untuk di Provinsi Lampung saja ada ribuan jumlah honorer K2. Ini wujud kekecewaan kami dengan pemerintah yang tidak memperdulikan nasib kami selama ini. Di sisi lain, pada momen Hari Pendidikan Nasional ini kami berharap kepada pemerintah daerah dapat memperhatikan serta memberikan suatu kesejahteraan khususnya kepada guru honor di daerahnya masing-masing. Sambil menunggu hasil keputusan soal tuntutan pengangkatan menjadi ASN secara nasional,” pungkasnya. (idh)