Rumah KPM Bakal Dipasang Stiker

Shock Terapi Agar Bantuan Tepat Sasaran

KALIANDA – Wacana pemasangan stiker merah disetiap rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah digodok. Tujuannya, memberi shock terapi sekaligus siasat agar bantuan tersebut benar-benar jatuh pada keluarga yang tepat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lamsel Dulkahar mengatakan, wacana tersebut tengah dimatangkan agar setiap bantuan PKH maupun Rastra jatuh pada keluarga yang tepat. “Sedang kami pertimbangkan. Sebab KPM di Lamsel saat ini jumlahnya sekitar 79 ribu keluarga dan belum seluruh keluarga layak mendapatkan bantuan pemerintah,” kata dia kepada Radar Lamsel, Senin (13/8) kemarin. Dulkahar menjelaskan, apabila wacana tersebut resmi digulirkan maka dapat memberikan shock terapi kepada keluarga yang seharusnya tidak menjadi penerima bantuan. “Jadi, apabila masih ada KPM yang rumahnya tidak mau lagi dipasangi stiker maka konsekuensinya status penerima bantuan dapat dipindahkan kepada keluarga yang lebih layak menerima,” urainya. Dulkahar menegaskan tak mau lagi mendengar dari aparat desa maupun pendamping PKH dan TKSK yang mengatakan data KPM tak dapat dirubah. Sebab, kata dia apabila data bisa dikurangi jumlahnya, perubahan penerima manfaat bisa tentu bisa juga dirubah. “Selama ini informasi yang kami dapat dari bawah kalau data KPM sudah ditentukan pusat dan tak dapat dirubah. Itu keliru, data saya tegaskan dapat dirubah selama peruntukannya sesuai sasaran namun semua butuh proses,” kata Dulkahar. Masih kata Dulkahar, terkait perubahan data KPM ada update dari tahun ke tahun. Tinggal bagaimana kesepakatan dari pihak pendamping, aparat desa dan KPM soal penentuan layak atau tidaknya keluarga tersebut menerima manfaat. “Ada pembaharuan data tiap tahunnya, dan proses itu tentu saja melibatkan semua unsur mulai dari pendamping, desa, dan KPM soal status kelayakan penerima bantuan,” katanya lagi. Mantan Kadis PMD Lamsel itu menerangkan belum dapat memastikan kapan wacana itu bakal terealiasasi. Namun kata dia dari terapi kejut berupa pemasangan stiker yang dihadirkan dapat berdampak pada ketepatan sasaran bantuan khususnya di Lamsel. Sejatinya, wacana pemasangan stiker tersebut pernah dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai siasat untuk menangani konflik antar penerima manfaat. Siasat tersebut pun diakui berhasil diberlakukan di pulau jawa. Kepala BPS Lampung Selatan Tri Kuntjoro mengatakan siasat semacam itu sedikit banyak dapat mempengaruhi psikis penerima manfaat. “Bila terdapat keluarga mapan yang dirumahnya terpasang stiker tanda itu (keluarga miskin ‘red) maka ada beban mental yang disandang keluarga tersebut. mau tidak mau akan dilepas, dan kalau dilepas maka status KPM nya otomatis dicopot dan digantikan,” ujar Kuntjoro. Meski begitu keputusan final berada ditangan Pemkab Lamsel, sebab penyatuan persepsi dari Basis Data Terpadu (BDT) tidak akan berjalan tanpa kerjasama dari dinas dan instansi utamanya yang berkaitan dengan bantuan sosial. (ver)