Bentuk Tim, Tindak Tegas Agen Nakal

Komisi B Hearing Disperindag Soal Gas Elpiji Langka

KALIANDA – Anggota DPRD Lamsel akhirnya menggelar hearing (dengar pendapat) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamsel soal kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, Senin (3/9). Pertemuan tersebut menyimpulkan beberapa poin diantaranya, tindakan tegas mesti diberlakukan terhadap agen elpiji yang berani melakukan penimbunan, kemudian Disperindag didesak membuat tim pemantau khusus elpiji. Ketua Komisi B DPRD Lamsel Sutan Agus Triendi menerangkan, hearing tersebut tak lepas dari melejitnya harga tabung melon dipasaran. Pasalnya, selain mahal gas bersubsidi itu sukar ditemukan keberdaannya. “ Ini menjadi pertanyaan kami, sebab sudah hampir sebulan ini barangnya mahal tak terkontrol juga sulit didapat. Kalau barang mahal tapi mudah didapat tak jadi masalah, tapi ini sulit didapat,” ungkapnya di ruang Komisi B DPRD Lamsel, Senin (3/9) kemarin. Politisi dari Fraksi Gerindra itu melanjutkan, proses penyaluran dari agen ke pangkalan seolah tak terkontrol, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan.“ Disperindag terlambat mengambil langkah hingga menyebabkan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram,” terangnya. Faktor lain yang jadi sorotan masih kurangnya proses hukum yang dapat menimbulkan efek jera terhadap oknum nakal yang tidak menyalurkan elpiji 3kilogram kepada pengecer. Sebab dalam beberapa kasus ditemukan truk elpiji melakukan penurunan barang bukan kepada pengecer. “Proses hukumnya perlu diperjelas lagi, kalau perlu ditindak langsung apabila ditemukan kejanggalan. Sebab harga elpiji saat ini tak masuk akal berkisar Rp 30 – 38 ribu,” kata Anggota DPRD Komisi B Andi Apriyanto. Sementara dari sisi pertanian, alat kelengkapan dewan itu juga menegaskan dampak musim kemarau juga turut mempengaruhi berkurangnya stok elpiji 3 kilogram. “ Saat ini tidak ada subsidi khusus petani, yang ada hanya subsidi untuk nelayan. Kalau sebagian dialokasikan ke petani tentu dampaknya akan amat terasa disisi lain kita tak dapat menghalangi petani untuk tidak menggunakan elpiji 3 kilogram,” ujara H. Romli S.Ag., anggota dari Fraksi PKB. Menanggapi hearing tersebut Kepala Disperindag Lamsel Qorinilwan angkat bicara. Ia menjelaskan, telah membentuk tim investigasi untuk mengetauhi akar permasalahannya. “ Kami sudah bentuk tim dari Disperindag tapi memang tidak melibatkan dewan hanya dari internal saja agar bergerak cepat yang sifatnya investigasi,” kata dia. Selain itu, Qorinilwan juga telah mencanangkan WhatsApp center untuk menjaring aspirasi kelangkaan elpiji 3kilogram. Nantinya kata dia warga akan dapat menyampaikan aspirasi melaui pesan tersebut. Disinggung soal persentase pemakaian elpiji dikalangan petani? Ia enggan berspekulasi. Pasalnya apabila upaya pengajuan subsidi yang diajukan ke pusat tidak tembus, Pemkab khawatir kelangkaan akan terjadi lagi menjelang akhir tahun. “ Saat ini penggunaan kuota sudah overload, kami khawatir apabila musim panas belum berakhir pengaruhnya dapat berdampak di akhir musim karena stok sudah dimajukan pengadaannya oleh Pertamina,” sebut dia. Pengamatan sementara oleh Disperindag, menyimpulkan kelangkaan riskan dipicu oleh transaksi yang tidak memakai kwitansi sehingga pihak terkait sulit untuk melacak pergerakan tersebut. “Disana regulasinya berbeda-beda ada yang menggunakan sistem titip, hutang dan sistem pembayaran manual itu kenapa muncul istilah area abu-abu yang sulit terdeteksi,” tandasnya. Diketahui Lamsel saat ini punya 4 pusat pengisian SPBE dengan 16 pangkalan dan 3 ribu pengecer. Namun kelengkapan fasilitas tersebut tak dapat menghindarkan Lamsel dari kelangkaan dan melejitnya harga elpiji 3 kilogram. (ver)