GEDONGTATAAN - Pemerintah Kabupaten Pesawaran mendapat bantuan kepesertaan BPJS baru dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk sekitar 2.600 jiwa pada 2019 mendatang melalui program jaminan kesehatan Sakai Sambayan yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Harun Tri Djoko mengatakan, peserta BPJS yang baru tersebut nantinya adalah orang-orang yang tidak mampu dan masuk dalam basis data terpadu (BDT). Dimana berdasarkan BDT, jumlah masyarakat pesawaran yang tidak mampu dan belum memiki kartu BPJS mencapai 126.601 jiwa. Dan saat ini usulan yang sudah masuk atas rekomendasi Dinas Sosial mencapai sekitar 10 ribu jiwa.
\"Usulan itu harus kita verifikasi lagi dan disesuaikan dengan orang-orang yang telah terdata di BDT. Saat ini lagi kita verifikasi dan Oktober ini segera kita serahkan,\" ungkap Harun.
Dikatakan, masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pesawaran yang telah tercover menjadi peserta BPJS melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai APBN mencapai 230.601 jiwa. Sedangkan, yang dibiayai dari ABPD Kabupaten Pesawaran mencapai 23.864 jiwa.
\"Kalau subsidi untuk BPJS yang bersumber dari APBD Pesawaran sifatnya terbatas. Mengingat kemampuan anggaran yang terbatas,\" ucapnya.
Menurut Harun, menurut undang-undang tentang desa, pembiayaan kepesertaan BPJS khusus bagi pamong desa dapat dianggarkan melalui Dana Desa. Dimana dari 144 desa di Pesawaran, baru 40 desa yang sudah menganggarkan jaminan kesehatan bagi aparatur desa tersebut.
\"Dan itu dimungkinkan untuk dianggarkan melalui Dana Desa. Disamping APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten,\" jelasnya.
Berbekal data warga miskin dari BDT tersebut pemerintah mengangarkan bantuan sesuai urusan masing-masing. Dimana untuk BPJS menjadi tanggung jawab Kemenkes, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersumber dari Kemendikbud; Program Keluarga Harapan (PKH) bertumpu di Kemensos RI.
\"Jadi pusat data yang dipakai untuk menyalurkan bantuan tersebut berasal dari BDT itu,\" pungkasnya. (Esn)