Ketua DPRD Minta Dinas Kesehatan Awasi DAK Puskesmas

GEDONGTATAAN - Ketua DPRD Pesawaran M.Nasir menegaskan agar Dinas Kesehatan benar-benar melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran bagi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jampersal dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik sebesar Rp. 9,9 miliar yang diperuntukan bagi 13 puskesmas se-Pesawaran.

\"Dana sebesar itu untuk apa saja, tolong dijelaskan secara rinci,\" pinta Ketua DPRD M.Nasir saat rapat badan anggaran di ruang sidang DPRD setempat, Selasa (13/11).

Menanggapi hal tersebut, kepala Dinas kesehatan Harun Tri Djoko menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukan bagi dana BOK,  Jampersal dan JKN sebesar Rp. 9,9 miliar yang bersumber dari DAK Non-Fisik untuk Tahun Anggaran 2019 mendatang.

\"Diantaranya untuk jaminan persalinan pasien yang tidak ada kartu BPJS diambil dari Jampersal. Bidan yang melayani warga kurang mampu dan yang tidak ada BPJS bisa mengklaim ke Dinas Kesehatan,\" jelasnya.

Selain itu, dari dana Rp. 9,9 miliar tersebut  masing-masing puskesmas di Pesawaran dialokasikan mendapat anggaran sekitar Rp. 800 juta. Dimana anggaran tersebut diantaranya untuk biaya operasional puskesmas untuk berbagai program.

\"Seperti  posyandu balita, posyandu lansia, upaya kesehatan masyarakat, imunisasi atau bersifat program, dan itu untuk BOK sudah diatur dalam juknis,\" jelasnya.

Dijelaskan, anggaran dari pemerintah pusat tersebut yang dialokasikan untuk BOK bersifat untuk kegiatan preventif dan promotif, diantaranya operasional puskesmas, operasional tenaga kesehatan, kemudian jampersal dan JKN.

\"Bisa juga untuk mengcover pembayaran pajak kendaraan di puskesmas, bisa juga untuk pembelian kertas (Alat tulis kantor), karena dijuknisnya ada dukungan manejemennya sesuai yang diatur dalam juknis,\" imbuhnya.

Untuk itu, Ketua Badan Anggaran M.Nasir meminta agar Dinas Kesehatan benar-benar melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut sesuau juknis yang telah ditentukan

\"Anggaran sebesar Rp. 800 juta ini apa saja, harapan saya benar-benar diawasi. Jangan sampai tumpang tindih nantinya dengan anggaran APBD,\" singkatnya. (Esn)

Sumber: