Pemasangan Label Rumah PKH Rentan Kericuhan

Aparat Desa Sarankan Petugas PKH yang Mengerjakan

WAYSULAN – Rencana Dinas Sosial Lampung Selatan untuk memasang label atau tanda pada rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) disinyalir tak akan berjalan mulus. Sebab, pemasangan label tersebut dikhawatirkan memunculkan keributan. Utamanya bagi KPM yang merasa tak terima dan tak ingin namanya dicoret dari PKH meski serba berkecukupan. Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Way Sulan Abdul Farid menyarankan Dinas Sosial mesti menugaskan pendamping PKH untuk mengerjakan program tersebut. “ Kalau melibatkan aparat desa yang memasang tanda pada rumah KPM, dapat dipastikan akan memunculkan keributan. Untuk itu, saran kami sebaiknya pendamping PKH yang menjalankan rencana tersebut,” kata Farid kepada Radar Lamsel, Selasa (19/2). Lebih lanjut, Farid mengatakan, karakteristik masyarakat semacam itu tidak akan mempan bila ditegakkan oleh aparat desa. Karenanya, untuk mencegah keributan saat pemasangan label dirumah KPM akan lebih efektif dilakukan oleh petugas PKH. “ Petugas PKH yang harus turun. Kalau tidak begitu pasti ricuh. Saran kami lakukan pendataan ulang agar kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah desa tidak semakin menjadi-jadi. Karena dimata masyarakat yang salah adalah aparatur desa bukan pendamping PKH atau orang pusat yang mengeluarkan data,” beber Farid. Masih kata Farid, sejatinya di desanya ada beberapa orang yang memang sangat tidak layak. Pertama, kata dia, dari segi pendapatan kemudian dari segi rumah dan harta kekayaan yang dimiliki. “ Karena ada yang sudah pergi haji, punya mobil dan rumah bertingkat malah masuk hitungan PKH. Sedangkan janda yang tinggal dirumah geribik tak dapat. Padahal kami sudah usulkan revisi data, tapi yang keluar justru data usang, bingung kami harus bagaimana,” ungkapnya. Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Lamsel M. Akyas mendesak pemakaian satu data harus tepat. Sehingga problem klasik yang terjadi di PKH itu tak terjadi berulang-ulang. “ Maka itu perlu satu data yang rutin di revisi oleh pihak terkait. Kalau tidak begitu ya akan seperti ini terus. Karena sudah banyak sekali keluhan serta aduan masyarakat menyangkut PKH. Ini baru beberapa kecamatan saja yang terungkap, belum dikecamatan lainnya,” ujar Politikus Fraksi PKS ini. Kepala Dinas Sosial Lamsel Dulkahar, mengatakan perlahan mulai menggradasi atau melakukan teguran kepada warga yang tidak layak sebagai KPM PKH.   “Hari ini (kemarin ‘red) dilakukan kunjungan ke rumah salah satu KPM PKH yang sudah tidak layak untuk menerima program PKH, alhamdulillah dengan kesadarannya mau gradasi, semoga yang sudah merasa mampu juga mau gradasi mandiri karena program PKH untuk keluarga miskin.Terkait teknis pemasangan label akan dirapatkan kembali,” singkatnya. (ver)

Sumber: