Baru 49 Desa Cair DD

KALIANDA – Sebanyak 157 desa di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, hingga saat ini belum menyampaikan proposal pencairan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2020. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengharapkan peran aktif jajaran aparatur desa dalam hal tersebut, agar pembangunan desa bisa berjalan tanpa kendala. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa DPMD Lamsel M. Iqbal Fuadin menegaskan, sejauh ini pihaknya sudah mencairkan DD bagi 49 desa yang telah lebih dahulu menyampaikan proposal. Saat ini, ada sekitar 50 desa lainnya yang tengah direkap untuk segera dicairkan. “49 desa sudah dicairkan pada tanggal 6 Maret Tahun 2020, kemarin. Untuk yang sedang proses 50 desa tinggal menunggu surat pengantar dari BPKAD untuk diproses langsung ke pusat,” ungkap Iqbal kepada Radar Lamsel, Selasa (10/3) kemarin. Dia menambahkan, salah satu tolak ukur percepatan pembangunan desa dapat dilihat dari sistem administrasi keuangan desa yang tercermin pada pencairan DD. Dia berharap, desa yang masih lambat bisa menyesuaikan dengan desa lain yang lebih aktif dalam urusan tersebut. “Karena yang rugi bukan pemerintah, tapi desa itu sendiri. Rencana kegiatan bisa meleset karena lambat mengajukan proposal pencairan anggaran. Kami harapkan kedepan bisa lebih baik,” imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan, total anggaran DD tahap I yang sudah digelontorkan sebesar 40 persen sekitar Rp20 Miliar lebih. Dari total anggaran DD tahun 2020 yang mencapai Rp253 Miliar lebih. “Sekali lagi kami tekankan agar segera menyampaikan proposal. Bagi pihak kecamatan juga kami minta bantu mendorong desanya yang belum menyampaikan pengajuan DD tahap I ini. Untuk yang sudah cair bisa segera melanjutkan pembangunan sesuai APBDes nya,” pungkasnya. Pada bagian lain, Camat Jati Agung Jhoni Irzal kembali mengingatkan agar para kades menyiapkan dengan baik seluruh administrasi. Menurutnya, 80 persen desa di Lamsel sering mengabaikan administrasi saat menggunakan APBDes baik itu Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). \"Ya sebelum dana digunakan, kami mengingatkan terlebih dahulu,\" tuturnya. Ia menambahkan, APBDes 2020 termin pertama akan dicairkan 40 persen berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. \"Biasanya kan 20 persen dulu, sekarang 40 persen dulu baru diakhir 20 persen,\" ujar dia. Ia mengaku telah berulangkali memberi arahan kepada kades untuk berhati-hati dalam menggunakan APBDes. \"Pertanggungjawabannya harus jelas, jangan sampai juga laporannya ada tapi pekerjannya tidak ada atau fiktif,\" ucap dia. Jhoni mengingatkan agar alokasi atau anggaran untuk PKK juga harus dimaksimalkan agar roda organisasi tetap berjalan. \"PKK desa terus saya ingatkan agar maksimal pekerjaannya,\" katanya. Dia juga berharap penggunaan APBDes harus sesuai dengan yang telah ditetapkan. \"Jangan main-main, mengelola DD tidak bisan seenak perut kita,\" pungkasnya. (idh/kms)

Sumber: