Polemik Kartu Tani, Tunda atau Luncurkan?

PALAS – Kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI Sudin di Kecamatan Palas yang menyuarakan penundaan peluncuran Kartu Petani, program Kementerian Pertanian (Kementan) ditanggapi oleh Politisi Golkar Lampung Selatan, Agus Sutanto. Wakil Ketua II DPRD Lamsel ini tak sependapat dengan yang disuarakan Politikus PDIP tersebut. Sebab, Agus menilai program tersebut sangat dibutuhkan petani. “ Yang namanya program dan sangat di butuhkan petani kenapa harus di tunda. Kalaupun ada kendala tentu kendala tersebut yang harus diperbaiki bukan programnya yang ditunda,” ujar Agus kepada Radar Lamsel, Kamis (5/11). Legislator asal Candipuro itu menjelaskan program dibuat tentu sudah memperhitungkan sisi positif dan negatifnya alias tidak asal-asalan membuat program. “Masyarakat sangat membutuhkan program kartu petani berjaya untuk mempermudah mendapatkan kebutuhan petani, program dibuat tentu sudah memperhitungkan sisi positif dan negatifnya, yang jelas tidak asal-asalan menunda program ini,” jelasnya. Karenanya, legislator di parlemen Lamsel tak akan tinggal diam dengan rencana penundaan yang disurakan di Palas tersebut. Wakil rakyat di daerah kata dia akan menyampaikan hal ini ke jenjang setingkat diatas mereka yakni Provinsi. “ Sesuai dengan jenjangnya tentu kami akan menyampaikan ke provinsi dan bila perlu kami bisa memanggil dinas terkait (DTPHP Lamsel.red) untuk hearing membahas hal ini. Apa urgensinya sehingga harus ditunda program ini,” pungkasnya. Tanggapan juga datang dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lampung Selatan. Ketua KTNA kabupaten ini M. Amin mendukung penggunaan kartu tani kalau memang sudah siap. “Bentuk belum siap itu menurut kami; Data erdkk belum tervalidasi dg baik di tingkat kab/prov/pusluh agar tidak error\' pd saat aplikasi.  Contoh data belum valid,  satu NIK digunakan beberapa orang, NIK yang salah nomor, salah nama, ada yang sudah meninggal dan lain-lain. Kesiapan SDM kios yang mengoperasikan mesin gesek kartu (ECD) dan SDM petani menggunakan kartu. Kesiapan sinyal untuk operasi mesin gesek kartu (ECD).  Kios2 resmi tersebar dipelosok pelosok desa yg sinyal HP yg lemah. Kartu tani Kementan hanya pupuk bersubsidi, sedangkan KPB mencakup pupuk, benih, permodalan (KUR), alsintan dan lain-lain,” tulisnya menanggapi.

1. Amin menegaskan bahwa KTNA intinya mendukung apabila sarana prasarana memadai karena dengan adanya kartu tani dan KPB hal itu bisa mengakses petani yang berhak menerimanya.

Sementara Ketua DPD II Perpadi, Ahmad Ngadelan Jawawi juga tak berkomentar banyak kendati rencana ini berkaitan pula dengan nasib petani yang notabenne berkesinambungan dengan Perpadi. “ Lagi rapat nanti tak hubungi,” singkat Jawawi.   Peluncuran kartu petani dari Kementerian Pertanian masih skeptis bisa mensejahterakan petani dalam mengakses kebutuhan pupuk bersubsidi. Sejak september lalu, pemerintah pusat juga telah menetapkan pendistribusian pupuk bersubsidi hanya bisa diakses melalui kartu petani. Namun hal tersebut dinilai justru dapat menghambat petani untuk mendapatkan pupuk, lantaran keterbatasan jaringan internet. Hal tersebut diutarakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Sudin SE saat melakukan kunjungan kerja di Desa Tanjung Sari Kecamatan Palas, Rabu (4/11). Sudin mengatakan, di beberapa daerah Jawa, Sulawesi dan NTB telah di luncurkan Kartu Petani oleh Kementerian Pertanian. Kegunaanya untuk untuk mengatur pola pendistribusian bantuan, terutama untuk mengakses bantuan pupuk bersubsidi. “Sejak September lalu pembelian pupuk juga harus menggunakan Kartu Petani. Namun di semua daerah belum tentu memiliki sinyal yang baik, patani justru mengalami kesulitan untuk medapatkan pupuk bersubsidi,” ujar Sudin dihadapan  puluhan petani yang hadir dalam kegiatan itu. Masalah ini juga terlihat di Provinsi Lampung, dari sekitar 687 ribu petani hanya sebanyak 55 ribu petani yang telah mendapatkan Kartu Petani dari Kementerian Pertanian itu. Namun kata, Sudin, sampai saat ini Kartu Petani tersebut belum bisa digunakan lantaran keterbatasan sarana. “Di Lampung, kartu petani juga telah diluncurkan, dan belum sampai 10 persen petani yang menerima. Tapi sampai saat ini kartu petani ini belum bisa digunakan, karena perangkatnya belum memadai,” ujarnya. Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, masalah ini juga telah disampaikan langsung kepada Kementerian Pertanian agar peluncuran Kartu Petani ditunda hingga semua sarana telah tercukupi. “Sudah saya sampaikan ke Kementerian Pertanian, agar peluncurannya ditunda. Karena saya tidak mau petani tidak dapat pupuk pada musim tanam,” sambungnya. Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lampung Selatan Bibit Purwanto mengungkapkan, peluncuran Kartu Petani ini juga belum di luncurkan di wilayah Lampung Selatan. “Untuk di Lampung Selatan ada sekitar 90 ribu petani. Sampai saat ini juga belum ada petani yang memiliki Kartu Petani ini, belum diluncurkan,” pungkasnya. (ver/red)

Sumber: