Thamrin Samakan ’Tunjangan Kades’ dengan ’Uang Bensin’

KALIANDA – Aksi unjuk rasa digelar jajaran Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Lampung Selatan, Senin (8/3) kemarin. Mereka mempertanyakan pemangkasan tunjangan yang dianggap sangat memberatkan para pemimpin desa tersebut. Ketua APDESI Kabupaten Lampung Selatan Mastur, MS menyatakan, kedatangannya ke Pemkab Lamsel ini karena selalu ditanya dengan para kades soal tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya mengenai pemangkasan tunjangan. Sebab, hingga  saat ini tidak ada jawaban pasti yang berpihak kepada kades. “Hingga kini belum ada informasi tindak lanjut dari Pemkab Lampung Selatan. Maka, kedatangan kami kesini untuk menanyakan hal itu,” ujar Mastur disela unjuk rasa, kemarin. Dilain pihak, Kepala Desa Blambangan, Kecamatan Penengahan, Yahman memohon hal ini ditinjau ulang kembali. Bahkan, pihaknya juga meminta kebijakan yang sebijak-bijaknya dari Bupati Lampung Selatan. Sebab, dia mengakui jika kebijakan tersebut tidak bisa dituntut secara aturan perundang-undangan. “Tapi, setidaknya ada kebijakan dari Bupati Lampung Selatan. Jika, memang bisa kami akan menemui bupati Lamsel secara langsung untuk memohon masalah ini,” kata Yahman. Sementara itu, audiensi digelar Pemkab Lamsel bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di ruang rapat Sekkab Lamsel. Mereka langsung diterima Sekkab Lamsel, Thamrin, S.Sos, MM, Inspektorat Edy Firnandi, Staf Ahli Bidang Keuangan Akar Wibowo, Staf Ahli Bidang Ekobang Burhanuddin, Staf Ahli Pemerintah Badruzaman, Asisten Pemerintahan dan Kesra Supriyanto, Asisten Bidang Adum M. Darmawan, Kepala BPKAD Intji Indriati dan Kepala DPMD Rohadian. Di forum audiensi dengan perwakilan Kades, Thamrin berkeluh kesah ihwal pemangkasan anggaran. Bahwa tidak hanya terdampak pada tunjangan Kepala Desa (Kades) dan aparat desa saja. Namun, semua jajaran dinas/instansi pemerintahan juga dilakukan pemangkasan hingga 50 persen setiap kegiatan. “Kalau mau menjerit, saya juga menjerit. Sebab, untuk uang bensin saya saja yang semula Rp8 juta kini jadi Rp3 juta. Belum lagi uang perjalanan dinas. Jadi, tolong para Kades dan perangkat desa bisa lebih bijak. Apalagi, hal ini terjadi di seluruh Indonesia,” ungkap Thamrin ketika beraudensi di ruang rapat kerjanya. Pihaknya, sangat memahami kondisi yang dialami oleh para Kades. Namun, anggaran memang dilakukan penyesuaian dari pemerintah pusat lantaran persoalan yang terjadi di negara ini. “Jika, nanti anggaran ada lagi tentu akan kami tambah tunjangan Kades dan perangkat desa. Itu pun kebijakanya ada pada pimpinan (Bupati’red),” pungkasnya. Sayangnya, sejumlah Kades tak begitu iba dengan narasi uang bensin dan perjalanan dinas Sekkab Lamsel yang diakui terpangkas. Para kades menilai narasi ibarat kamuflase semata dan tak masuk akal. “ Ya nggak masuk akal lah, ya gimana? apa hubungannya dengan ADD tunjangan dia orang (Sekkab) itu kan. Kecuali kalau sumbernya dari ADD dikasihkan mereka (Sekkab) bisa saja,” ujar Ketua Apdesi Kecamatan Sragi Samsul Anwar, yang sedikit tertawa mendengar pengakuan Sekkab Lamsel yang mengungkap uang bensinnya terpangkas. Samsul Anwar meneruskan jangan samakan derita Kades dengan Sekkab yang jelas-jelas berbeda kelas. Ia mengklaim jika mereka tersebut sumbernya dari Dana Alokasi Khusus, itu lantas berbeda dengan Kades yang dianggap hanya berapa persen dari itu saja. “ Itu kan (ungkapan Sekkab) istilahnya hanya kamuflase belaka supaya kita yang dibawah ini; oh iya itu lagi Sekda aja dipotong. Apa iya? Itu kan nggak masuk akal,” ujarnya mewakili suara Kades di Kecamatan Sragi. (idh/vid/red)

Sumber: