BUMDes Tak Boleh Kedap Informasi

PALAS – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mestinya tak boleh kedap informasi kepada masyarakat. Perkembangan keuangan BUMDes patut dinfomasikan kepada masyarakat sebagai bentuk tranparansi. Masalah pengurus BUMDes yang kedap informasi ini sempat hangat dibicarakan oleh masyarakat Desa Pulau Tengah, Kecamatan Palas. Selama dua tahun, pengurus BUMDes desa setempat tak pernah menginformasikan perkembangan usaha kepada masyarakat. Sejak kasus ini mencuat selama satu pekan terakhir, Pemerintah Kecamatan Palas saat ini mulai memberikan atensi kepada pengurus BUMDes yang kedap informasi kepada masyarakat. Bahkan, Camat Palas Rika Wati mengatakan, masalah pengurus BUMDes yang kurang terbuka dalam memberikan informasi keungan kepada masyarakat tak hanya terjadi di Desa Pulau Tengah Saja. Dibeberapa desa pengurus BUMDes juga dinilai masih kaku untuk memberikan informasi kepada masyarakat. “Ya mungkin ada beberapa desa pengurus BUMDesnya yang kurang komunikasi. Sehingga masyarakat tidak tahu perkembangan BUMDes,” kara Rika memberikan keterangan kepada Radar Lamsel, Kamis (29/4) kemarin. Rika menjelaskan, BUMDes dibentuk untuk meningkat perekonomian masyarakat. Artinya, pengurus BUMDes juga harus memberikan informasi, agar masyarakat mengetahui perkembangan unit usaha BUMDes yang ada di desa. “Namanya juga BUMDes ini dana masyarakat. Artinya pengurus BUMDes juga memberikan informasi laporan pertanggung jawaban, agar masyarakat tahu bagai mana perkembangan BUMDes,” sambungnya. Rika menuturkan, laporan perkembangan keungan BUMDes ini jangan hanya diinformasikan di lingkup pengurus saja. Perkembangan BUMDes juga wajib disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah tahunan. “Sekarang kita juga mulai meningkatkan pengawasan. Agar pengurus  BUMDes lebih terbuka memberikan informasi, tidak hanya di lingkup pengurus dan pengwas saja tetapi juga kepada masyarakat,” ucapnnya. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulau Tengah, Muhammad Yamin juga mengamini, selama dua tahun pengurus BUMDes di desanya tak pernah memberikan informasi keungan kepada masyarakat. “Sejak pergantian pengurus dimasa jabatan kades baru selama dua tahun ini memang tidak memang tidak ada informasi perkembangan keuangan,” ungkapnya. Padahal kata dia, selama dua tahun ini tak ada penyimpangan dalam pengelolaan keungan BUMDes. Itu dibuktikan melalui musyawarah anggota BPD dan pengurus BUMDes Sahabat Tani. “Masalah ini hanya kurang menginformasikan saja. Keuangan BUMDes berjalan baik, rekening BUMDes juga sudah kita lihat tahun lalu BUMDes menyokong PAD sebesar Rp 5 juta,” pungkasnya. (vid)  

Sumber: