Waspada Pemilih Eksodus Pilkades Serentak

Panitia Buka Rekening, Honor Belum Ketahuan

  JATIAGUNG – Perhelatan Pilkades bakal digelar serentak di 84 desa dalam waktu dekat. Sejumlah persoalan bakal membayangi perhelatan demokrasi tingkat desa tersebut. Selain pandemi covid-19, satu isu krusial menjadi perhatian publik. Yakni pemilih eksodus yang bisa saja merusak citra Pilkades. Pemilih eksodus ini paling dominan di Kecamatan Jatiagung. Sebab, disana banyak warga ber-KTP Bandarlampung yang bermukim di Jatiagung. Camat Jati Agung Jhoni Irzal mengatakan, 12 desa yang akan menggelar Pilkades tengah menyiapkan penjaringan pemilih tersebut. “Karena berbeda dengan DPT pemilu lalu, maka setiap panitia mendata ulang dan yang menjadi syarat mutlak adalah kepemilikan KK (Kartu Keluarga),” katanya, Rabu (26/5/2021). Ia menambahkan, banyak penduduk yang berdomisili di Kecamatan Jati Agung namun belum memiliki KK maupun KTP Kabupaten Lampung Selatan sehingga panitia desa harus lebih detail memeriksa dokumen kependudukan. “Saya berharap agar pendataannya betul-betul dengan prosudur yang berlaku, jangan sembarangan,” tuturnya. Ia menambahkan, adanya aturan terkait syarat pemilih merupakan warga desa setempat juga akan luntur jika tudak dibuktikan dengan dokumen kependudukan. “Walaupun sudah tinggal 10 tahun di desa, jika tidak punya KK atau KTP maka tidak bisa memilih,” ucap dia. Disamping itu, Ia meminta seluruh panitia desa juga menyiasati adanya dugaan eksodus pemilih dari luar wilayah pilkades. “Jangan lengah juga, jangan sampai ada eksodus pemilih dari luar desa,” katanya. Jhoni juga berharap panitia terus membuka peluang sanggahan jika masih ada masyarakat yang belum terdata dalam DPT Pilkades. “Yang berhak memilih jangan dihalangi dan dipersulit, berikan ruangnya,” pungkas Jhoni. Di sisi lain, honor panitia pilkades serentak tahun ini  akan dicover oleh anggaran pilkades Pemkab Lampung Selatan. Meskipun belum jelas besaran honor yang akan diterima, namun panitia pilkades sudah membukan rekening serentak. Di Kecamatan Sragi misalnya, Plt. Camat Sragi, Zahri mengaku belum mengetahui besaran honorarium yang akan diterima panitia pilkades. “Semua panitia sudah buka rekning Bank Lampung serentak di kantor kecamatan hari Senin (24/5) kemarin. Pembukaan rekening ini untuk menerima honor dari pemda,” ujar Zahri memberikan keterangan kepada Radar Lamsel, Rabu (26/5) kemarin. Zahri menjelaskan, di wilayah kerjanya ada empat desa yang mengikuti pilkades serentak tahun ini. Ke empat desa tersebut yakni, Desa Margasari, Mandalasari, Sumbersari, dan Desa Sukapura. “Tahun ini hanya ada empat desa yang ikut pilkades serentak. Tahapan juga sudah sampai pada penyusunan anggaran,” sambungnya. Zahri mengaku, setiap desa memiliki  20 panitia inti yang akan menerima honer dari anggaran pilkades Pemkab Lampung Selatan. Selain membentuk panitia inti desa juga membentuk panitia pembantu, yang akan menerima honor dari desa. “Artinya ada 80 panitia yang sudah membuka rekening untuk menerima honor dari pemda. Sementara panita pembatu akan menerima honor dari desa, Dana Desa (DD),” ungkapnya. Tak hanya diwilayah Kecamatan Sragi saja. Di Kecamatan Sidomulyo panitia pilkades dari empat desa juga sudah membuka rekening Bank Lampung. Kasi Pemerintah Kecamatan Sidomulyo, Amri menuturkan, diwilayah sidomulyo ada empat desa yang  mengikuti pilkades serentak diataranya, Desa Sidorejo, Bandar Dalam, Suka Banjar, dan Banjar Suri. Pembukaan rekening Bank Lampung untuk panitia pilkades  juga sudah dilaksanakan pada Senin lalu. “Ada empat desa yang ikut pilkades. Semua panitia juga sudah membuka rekening yang kita laksanakan di Kantor Kecamatan Sidomulyo,” pungkasnya. Diketahui, Pemkab Lamsel menyediakan anggaran sekitar Rp3,6 Miliar untuk kegiatan Pilkades Serentah 2021 yang akan digelar di 84 desa itu. Namun, anggaran itu tidak menyangkut item protokol kesehatan (prokes) mengingat kegiatan tersebut dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Plt. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Lamsel, Dicky Yuricki menegaskan, tahapan pengajuan proposal anggaran guna kegiatan pilkades serentak saat ini hampir rampung. Ditargetkannya, pekan ini semua desa pelaksana pilkades serentak sudah menyampaikan proposal kebutuhan anggaran tersebut. “Sudah hampir selesai. Kami target minggu ini rampung semuanya. Setelah itu baru kita bisa melakukan sosialisasi Pilkades Serentak ini. Termasuk mekanisme pelaksanaannya yang mengacu pada protokol kesehatan,” ungkap Dicky saat dikonfirmasi Radar Lamsel, belum lama ini. Dia menerangkan, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah hanya untuk memback-up kegiatan pilkades diluar item prokes. Semisal, honor panitia, ATK, kotak suara, surat suara, tinta dan sejenisnya. “Untuk prokes mulai dari rapid tes panitia, APD, masker dan sebagainya itu menjadi tanggungjawab desa. Anggaran kita tidak mencukupi untuk mengcover prokes itu. Apalagi, ditengah pandemi covid-19 ini setiap TPS paling banyak hanya untuk 500 mata pilih,” terangnya. Masih kata Dicky, setiap panitia pilkades desa wajib melakukan rapid tes sebelum pelaksanaan pilkades yang rencananya digelar pada Bulan Agustus 2021 mendatang. “Semua anggaran prokes jadi tanggungjawab desa,” imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan, proposal anggaran kegiatan pilkades desa menjadi salah satu barometer untuk membagi anggaran yang disediakan pemkab Lamsel. Sebab, kebutuhan setiap desa berbeda-beda sesuai dengan jumlah TPS. “Sekarang ini estimasinya ada 457 TPS globalnya. Dan setiap desa itu berbeda-beda kebutuhan tergantung mata pilihnya. Makanya kita belum mengetahui berapa anggaran di masing-masing desa untuk pilkades ini. Yang pasti anggarannya berkolaborasi dengan anggaran desa,” pungkasnya. (vid/kms)

Sumber: