Realisasi Belanja Daerah Lamsel Tertinggi

Mendagri Tito Janjikan Penghargaan

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meraih capaian terbaik se-Indonesia realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 di angka 95,90 persen. Prestasi ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak termasuk dari Ketua DPRD Lamsel, H. Hendry Rosyadi, SH, MH. Raihan capaian tertinggi diantara 375 Kabupaten se-Indonesia membuat jajaran legislatif Lamsel angkat topi. Menurut Hendry, ini merupakan kerja keras Bupati Lamsel H. Nanang Ermanto beserta jajaran dalam merealisasikan APBD 2021. “Ini kerja keras Bupati beserta jajaran. Artinya, kita bersama sebagai penyelenggara pemerintahan antara legislatif dan eksekutif telah menekankan dari awal agar serapan APBD itu maksimal,” ungkap Hendry kepada Radar Lamsel, Kamis (6/1) kemarin. Menurutnya, capaian serapan anggaran memang seharusnya terealisasi dengan baik. Sesuai dengan arahan Presiden RI yang meminta setiap kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintahan diserap semaksimal mungkin. “Harapan Pak Presiden itu serapan anggaran itu segera. Se-awal mungkin itu kalau bisa dilaksanakan. Sehingga di akhir tahun itu serapannya tinggi atau selesai semua,” imbuhnya. Pihaknya memberikan apresiasi atas prestasi tersebut. Kedepan, Hendry berharap hal serupa bisa dipertahankan dan mampu lebih maksimal lagi dalam melakukan serapan anggaran. “Kita apresiasi itu. Kedepan kita mulai lagi dari awal harus seperti ini terus. Kalau bisa selain dipertahankan harus lebih dimaksimalkan lagi,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua TAPD Lamsel Thamrin, S.Sos, MM menerangkan, capaian realisasi anggaran ini berkat kerjasama, kekompakan serta koordinasi semua OPD yang ada di Lampung Selatan. Dia menjelaskan, selama ini Bupati Lampung Selatan selalu mengarahkan dalam setiap kali rapat agar masing-masing Perangkat Daerah lebih awal dalam melakukan penyerapan anggaran. “Berkali-kali kita rapat atau evalusi penyerapan anggaran baik itu yang dipimpin langsung oleh Bupati atau Sekda atau Asisten untuk segera melakukan penyerapan anggaran,” ujar Thamrin. Dengan penyerapan anggaran yang besar, tentunya dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi secara nasional serta membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian realisasi anggaran tersebut terungkap saat rapat koordinasi yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Rabu malam (5/1/2022) yang dihadiri Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi serta Bupati dan Walikota se-Propinsi Lampung. Urutan ke dua (2) adalah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dengan realisasi APBD Tahun 2021 sebesar 95,79℅, ke tiga (3) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sebesar 95,07℅, dan Mesuji, sesama Kabupaten di Propinsi Lampung menjadi terbesar ke empat dengan capaian realisasi anggaran sebesar 94,88℅. Keberhasilan merealisasikan anggaran terbesar tersebut tak lepas dari “strong leadership” Bupati Nanang Ermanto yang secara berkala terus mendorong jajarannya untuk melakukan serapan anggaran lebih awal. “Saya tidak ingin para kepala OPD bermain di ujung. Hilangkan budaya melaksanakan kegiatan di akhir tahun anggaran. Jika harus dibelanjakan sekarang, kenapa harus akhir tahun?,” kata Bupati Nanang Ermanto tiap kali menggelar rakor bulanan pejabat. Keberhasilan meraih capaian tertinggi dalam merealisasikan anggaran di tahun 2021 dengan persentse 95,90℅, tentunya berdampak pada pemulihan ekonomi dimasa pandemi. Akan tetapi Politisi PDIP ini mengingatkan untuk tidak lengah dan berharap tahun depan harus lebih baik lagi, terlebih Covid-19 sudah melandai. “Saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat Lampung Selatan, mari kita jaga dan pertahankan kondisi ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan kondisi Covid-19 yang terus melandai, insyaAllah perekonomian Lampung Selatan akan kembali bergeliat,” tambah Nanang Ermanto. Dalam keterangan pers yang diterima Radar Lamsel, Mendagri, M. Tito Karnavian meminta pada APBD 2022 mendatang, masing-masing daerah minimal dapat melakukan serapan anggaran pada angka 90%. \"Kita harapkan targetnya kalau bisa minimal 90%. Jadi sisa lebihnya, SILPA istilahnya, kalau bisa 10%. Kita juga tidak mengharapkan harus 100% habis, karena perlu untuk pembayaran yang tidak bisa ditunda di awal tahun yang transfernya mungkin terlambat dari pusat. Misalnya, gaji pegawai, air, listrik. Itu kan harus dibayarkan, sehingga perlu adanya SILPA. Tapi jangan berlebihan sisanya itu. Jadi kalau bisa mencapai target 90% saja, itu sudah bagus, suapaya ada uang yang beredar di masyarakat,\" ucap Tito, pada Rabu Malam. Tito menyebut, jika nantinya ada daerah yang tinggi realisasi pendapatan dan belanjanya, maka dirinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk diberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang realisasi pendapatannya mencapai hampir 100% dan belanjanya juga tinggi. \"Provinsi Lampung, dua-duanya dapet tuh. Pendapatannya tinggi, belanjanya juga tinggi di tingkat Nasional, terimakasih untuk itu Bapak Gubernur,\" tambah Tito. Tito juga mengatakan ada Kabupaten/Kota yang juga tinggi dalam penyerapan belanja dan pendapatan daerah, meskipun juga ada Kota yang rendah penyerapannya. \"Mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk perbaikan kedepan untuk sanksi, sementara saya sampaikan saja himbauan\" Menurutnya, untuk Kepala Daerah yang realisasi pendapatan dan belanja rendah sudah disampaikan oleh setingkat Menteri, agar bisa menjadi koreksi. \"Tapi kalau sudah sampai di tingkat rendah sekali sampai 30-40%, berarti kan uang tidak beredar di masyarakat, saya akan buat teguran tertulis dan diumunkan kepada publik,\" pungkasnya. (idh)  

Sumber: