13 Proyek Sudah Ditenderkan
![13 Proyek Sudah Ditenderkan](https://radarlamsel.disway.id/uploads/ILUSTRASI-GAMBAR-5.jpg)
KALIANDA – Langkah kongkret untuk memaksimalkan serapan anggaran Tahun 2022 terus dilakukan Pemkab Lampung Selatan. Buktinya, sebanyak 13 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lamsel telah ditenderkan lebih awal dari biasanya. Dari data yang disampaikan Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Setdakab Lamsel menyatakan, 13 paket yang telah ditenderkan itu adalah pembangunan gedung uji kendaraan bermotor, kawasan agrowisata tahap I dan SPKT Polres Lampung Selatan. Lalu, terdapat 3 paket rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi. Untuk bidang bina marga, terdapat total 5 paket pekerjaan. Diantaranya, 4 paket rekonstruksi jalan dan 1 paket rehabilitasi, dengan rincian untuk rekontruksi adalah jalan Natar-Negara Ratu, Fajar Baru-Simbaringin, Legundi-Ruguk dan Kota Baru-Sinar Rejeki. Sedangkan untuk rehabilitasi yakni untuk jalan Negara Ratu-Sidoharjo. Selanjutnya, 2 paket proyek tahun 2022 yang juga ditenderkan adalah pengadaan material hotmix (terpasang) dan pengadaan barang material jalan. Seperti diketahui bersama, hal ini menjadi sejarah baru yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sebab, lelang tender dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan yakni di Bulan Desember 2021, lalu. Kepala Bagian PBJ Setdakab Lamsel, M. Haries menuturkan, paket-paket Dinas PUPR yang ditenderkan pada akhir 2021 itu bernilai antara Rp800 juta-Rp5 miliar. Dari 13 paket pekerjaan tahun 2022 Dinas PUPR Lamsel itu 10 paket diantaranya memasuki masa sanggah dan 3 paket lagi memasuki tahapan pembukaan penawaran. “Memang belum pernah terjadi yang seperti ini. Karena, tender dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan. Ini juga sebagai langkah percepatan penyerapan anggaran sesuai arahan pimpinan,” kata Haries kepada awak media, pekan lalu. Dia menambahkan, proses lelang proyek pembangunan infrastruktur di daerah dapat dilakukan sejak awal juga menjadi arahan dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan supaya pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun. “Pak Presiden juga sering kali menyampaikan hal itu di media ataupun berbagai kesempatan. Lelang itu harus di lakukan seawal-awal mungkin. Sehingga di awal Januari sudah bisa kerja di lapangan, kualitas bangunan dapat yang baik, tidak kejar-kejaran di akhir tahun,” pungkasnya. (idh)
Sumber: