Warga Ancam Lapor Kejaksaan dan Kepolisian

Warga Ancam Lapor Kejaksaan dan Kepolisian

CANDIPURO – Ulah Kades Bumijaya Kecamatan Candipuro Salimin benar-benar membuat masyarakat Bumijaya gerah. Warga bahkan mengancam akan melaporkan dugaan tindakan melawan hukum Salimin ke pihak Kejaksaan dan Kepolisian. Ancaman ini dilakukan lantaran Salimin tak juga menepati janjinya untuk mengembalikan anggaran dana desa (DD) sebesar Rp 131 Juta yang tak jelas peruntukannya. Padahal kepada warga Bumijaya Salimin pernah berjanji akan mengembalikan uang itu pada 20 Juli lalu. Namun faktanya hingga saat ini uang tersebut tidak juga dikembalikan. “Saat itu dia (Salimin) juga berjanji jika tidak dapat mengembalikan uang tersebut akan mundur dari jabatannya. Tetapi mana buktinya?,” ketus Ali Nurdin, tokoh masyarakat Bumidaya kepada Radar Lamsel di Desa Bumijaya kemarin. Mantan anggota DPRD Lampung Selatan ini mengungkapkan selama kepemimpinan Salimin tidak ada transparansi penggunaan dana pembangunan desa kepada masyarakat. Karena hal ini ribuan masyarakat sudah menyetujui agar Salimin segera berhenti dari jabatannya sebagai Kades Bumijaya. “Ada 1.200 warga Bumijaya sudah sepakat untuk melengserkan Salimin. Warga sudah tidak percaya lagi atas kepemimpinannya, terlebih DD tahun 2015 tidak jelas kemana larinya,” beber Ali Nurdin. Menurut Ali, BPD dan para tokoh masyarakat sebelumnya telah memediasi persoalan tersebut agar dapat diselesaikan. Mediasi pertama dilakukan pada Juni namun tidak menemui titik terang. Lalu, mediasi kedua digelar Juli 2016. Pada mediasi yang digelar Juli sejumlah keputusan dan kesimpulan didapat. Diantaranya mengenai janji Salimin yang akan mengembalikan anggaran DD tahun 2015 pada 20 Juli. “Tetapi hingga kini uang belum kembali,” ujar dia. Ali mengungkapkan sudah tidak dapat lagi membendung kegerahan masyarakat. Dia mengakui selama ini warga sudah gerah atas perilaku Salimin yang tidak memberikan suri tauladan yang baik sebagai pemimpin desa. Bahkan, sambung dia, banyak laporan dari masyarakat yang dipungut biaya dalam pembuatan BPJS dan biaya pernikahan. “Mewakili suara masyarakat, kami akan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian bila perlu ke Kejaksaan,” tandasnya. Sementara itu Sekdes Bumijaya Aris Mustofa menyerahkan persoalan itu kepada masyarakat. Dia menegaskan apa yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk ketidakpercayaan atas kepemimpinan Salimin. “Mediasi sudah sering kami lakukan. Tetapi hingga kini tak temui titik terang,” ujar dia kepada Radar Lamsel. Aris membenarkan pihaknya beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah melaporkan masalah ini ke Inspektorat. “Jum’at lalu, kami mewakili masyarakat sudah melaporkan masalah ini ke Inspektorat,” ungkap dia. Pelaporan tersebut lanjut Aris, merupakan bentuk protes masyarakat atas kepemimpinan Salimin selama ini. DD tahun 2015 senilai Rp 131 juta tidak jelas kemana dialokasikannya. “Tuntutan masyarakat, agar Salimin mengembalikan uang tersebut dan segera melepaskan jabatannya,” katanya lagi. Sementara itu Tabi’in (30) warga setempat mengakui jika dirinya pernah dipungut biaya sebesar Rp 1.200.000 untuk biaya pernikahannya. Namun ia mengaku kecewa, karena surat nikah hingga kini belum didapatkannya. “Terus terang saya merasa tertipu atas perlakuan ini, biaya tersebut tidak diikuti dengan surat nikah. Jadi status perkawinan saya adalah nikah sirih,” ungkap Tabi’in. Hingga berita ini diturunkan, Kades Salimin belum bisa dimintai keterangan. Radar Lamselsempat mengunjungi kediamanSalimin kemarin namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. Dihubungi melalui sambungan teleponnya meski aktif namun tidak digubris.(ver)

Sumber: