Jamin Birokrasi Berjalan Lancar

Jamin Birokrasi Berjalan Lancar

KALIANDA – Kegiatan study tiru yang dilakukan oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lampung Selatan ke Kabupaten Bandung, dipastikan tidak mengganggu urusan birokrasi pemerintahan. Pasalnya, di dalam setiap satuan kerja (satker) masih ada seorang sekretaris yang bertugas menggantikan kepala OPD. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lamsel, Thamrin, S.Sos, MM saat dikonfirmasi Radar Lamsel, Senin (10/10) kemarin. Terlebih, menurut Thamrin, kegiatan study tiru ini dilakukan guna menyerap ilmu di semua sektor yang nantinya akan diterapkan di Pemkab Lamsel.

“Tentu aman semua urusan birokrasi pemerintahan. Toh ada sekretaris yang tugasnya menjadi leader di setiap satker ketika Kepala OPD berhalangan hadir. Apalagi ketidakhadiran kepala OPD ini karena memang tugas yang menyangkut urusan pemerintahan juga,” tegas Thamrin.
Dia menjelaskan, dalam kegiatan study tiru ini para kepala OPD diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memajukan OPD sesuai di bidangnya masing-masing. Sehingga, harapan kedepannya Pemkab Lamsel bisa lebih maju dengan mengadopsi apa yang telah didapat dari kegiatan tersebut.
“Seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Bandung ini menjadi daerah terbaik ketiga dalam mengelola Mal Pelayanan Publik (MPP). Salah satu tujuan kita untuk menirunya. Apalagi MPP kita sebentar lagi akan beroperasi. Kita ingin pelayanan itu benar-benar maksimal dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam kegiatan itu juga akan dilakukan penandatanganan nota perjanjian kerjasama antara Kabupaten Lamsel dan Bandung.
“Ada beberapa leading sektor yang akan dikerjasamakan juga. Artinya kita akan meniru yang baik-baik dari Kabupaten Bandung untuk dibawa ke Lamsel,” pungkasnya.
Menurut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lamsel Eka Riantinawati, kegiatan study tiru itu untuk meniru berbagai program yang ada di Kabupaten Bandung. Utamanya, ialah pada bidang perizinan, pemberdayaan masyarakat desa (PMD), dan usaha kecil menengah (UKM).
“Tapi kita sengaja melibatkan seluruh kepala OPD untuk ikut dalam kegiatan study tiru ini. Supaya mereka melihat secara langsung program yang ada di Kabupaten Bandung. Karena disana memang sangat maju sekali pemerintahannya,” ungkap Eka.
Selain itu, imbuhnya, yang paling utama adalah untuk belajar Mal Pelayanan Publik (MPP). Karena, Kabupaten Bandung merupakan terbaik ketiga se-Indonesia tentang Mal Pelayanan Publik.
“Apalagi sebentar lagi MPP kita akan selesai. Jadi kita harus mulai bersiap bagaimana pelayanan di MPP itu bisa maksimal. Kita ingin MPP kita benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat,” imbuhnya.
Seperti diketahui, kegiatan study tiru itu akan berlangsung selama tiga hari. Dimulai sejak 9 Oktober 2022 hingga 12 Oktober 2022 mendatang. (idh) 

Sumber: