Tambahan Urea 10.187 Ton, NPK 4.217 Ton

KALIANDA – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Lampung Selatan memastikan mendapat tambahan kuota pupuk bersubsidi. Tambahan itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani jelang musim tanam tahun ini. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DTPHP Lamsel, Yenie menyebutkan, kuota pupuk bersubsidi bagi para petani Lamsel memang masih kurang. Terlebih, sebentar lagi para petani akan memasuki musim tanam. Meski demikian, pihaknya telah berupaya mengajukan realokasi pupuk bersubsidi dari DTPHP Provinsi Lampung. Akhirnya, kembali mendapatkan realokasi tambahan pupuk pada 22 September 2022, lalu.

“Jadi petani bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai dengan kuota yang ada. Karena, sekarang pupuk bersubsidi telah disalurkan ke kios-kios resmi,” ungkap Yenie kepada awak media, Senin (10/10) kemarin.

Dia mengatakan, pupuk subsidi tambahan yang diperoleh dari realokasi DTPHP Provinsi Lampung cukup lumayan. Rinciannya, yakni jenis Urea sebanyak 10.187 ton dan NPK 4.217 ton.

“Kami imbau kepada petani untuk dapat menebus pupuk sesuai dengan kuota yang ada. Artinya, setiap kelompok tani sebelumnya telah mengajukan melalui RDKK. Jadi itu kuota yang akan mereka peroleh,” pungkasnya.

Pada bagian lain, sektor pertanian Kecamatan Palas akhirnya menerima tambahan kuotan pupuk bersubsidi sebanyak 800 ton untuk kebutuhan pemupukan ke dua, serta musim tanam ke tiga atau MT3 tahun ini. Jumlah tersebut jauh dari usulan tambahan kuota pupuk yang diajukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Palas yaitu, sebanya 3.000 ton pupu bersubsidi. Plt. Kepala UPT Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Palas, Tarmijan mengatakan, di akhir tahun ini Lampung Selatan mendapat tambahan kuota pupuk subsidi sebanya 4.000 ton.

“Di akhir tahun ini Lampung Selatan mendapat tambahan kuota sebanyak ribuan ton untuk 17 kecamatan. Tambahan ini dari realokasi kabupaten lain serta tambahan langsung dari pusat,” kata Tarmijan kepada Radar Lamsel.

Tarmijan mengungkapkan, adanya kekurangan pasokan pupuk bersubsidi pada musim tanam ke dua ini membuat pihaknya kembali mengusulkan tambahan kuota sebanyak 3.000 ton untuk jenis urea dan NPK. Tambahan pupuk ini akan digunakan untuk memenuhi pemakaian pada pemupukan ke dua tanaman padi. Serta untuk musim tanam ke tiga dan tamanan hortikultura atau palawija.

“Tambahan ini kita lalukan kerana petani masih kekurang pupuk subsidi. Namun pemerintah hanya merealisasikan 56 persen untuk urea dan 22 persen untuk NPK. Atau jumlahnya sebanyak 800 ton, 500 ton urea dan 300 ton NPK,” sambungnya.

Sebelumnya kekurangan pasokan pupuk bersubsidi ini juga terjadi di Desa Bali Agung. Akibatnya, banyak petani kesulitan memenugi kebutuhan pupuk bersubsidi jenis NPK untuk musim tanam gadu (MT2). Ketua Gapoktan Bali Jaya Desa Baliagung, Dewa Aji Tastrawan. Ia menjelaskan, luas lahan persawahan didalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) mencapai 880 hektare. Sedangkan, pihaknya mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 440.000 kg ataun sebanyak 440 ton dalam satu musim.

\"Setiap MT kami mengusulkan kebutuhan pupuk jenis urea 2 kuintal dan jenis NPK Phonska 3 kuintal. Artinya, total kebutuhan pupuk bersubsidi selama satu musim itu capai 440.000 kg”ungkapnya.

Sementara dari usulan RDKK tersebut yang dipenuhi pemerintah hanya sebesar 156.640 kilogram atau 156,64 ton.

“Yang dipenuhi hanya sekitar 156 ton artinya masih banya kekurangan untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang akan dipakai petani dalam satu musim tanam,” pungkasnya.

Sebelumnya sempat muncul pula dorongan terhadap petani di wilayah Palas agar beralih menggunakan pupuk non subsidi atau pupuk organik akibat dari kekurangan pasokan pupuk bersubsidi.

“Petani harus beralih menggunakan pupuk organik atau membeli pupuk non subsidi untuk memenuhi kebutuhan di musim tanam ke dua ini. Sebab kuota pupuk subsidi di wilayah Palas ini telah habis,” kata Tarmijan memberikan keterangan kepada Radar Lamsel, kemarin.

Tarmijan menuturkan, bebarapa pekan belakangan kelangkaan pupuk subsidi menjadi keluhan petani. Namun hal ini bukan disebabkan pendistribusian yang terlambat, melainkan disebabkan kuota pupuk subsidi telah habis terpakai di musim panen pertama.

“Saat ini tidak ada lagi pendistribusian, terutama untuk NPK karena sudah habis digunakan pada musim tanam pertaman. Sementara untuk urea, tinggal satu kali pendistribusian lagi ke kios,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, saat ini hanya tersisa beberapa desa di wilayah timur Kecamatan Palas yang masih membutuhkan pasokan pupuk. Sedangkan di wilayah barat tengah mamasuki musim panen. Meski harga pupuk non subsidi memiliki harga jauh lebih tinggi, namun langkah penggunaan pupuk non subsidi ini harus diambil petani guna memenuhi kebutuhan pupuk tanaman padi.

“Pupuk non subsidi di kisaran Rp 20 ribu per kilogram. Saat ini masih ada beberapa desa di wilayah Timur mau pemupukan ke dua yaitu Desa Mekarmulya, Palas Aji, Pulau Tengah, Palas Jaya. Solusinya hanya satu menggunakan pupuk non subsidi atau pupuk organik,” pungkasnya.

Ketiadaan pupuk bersubsidi itu membuat petani meringis. Di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi kini petani dihadapkan dengan habisnya kuota pupuk bersubsidi.

“ BBM naik, kuota pupuk subsidi habis. Lengkap banget lho mas, disuruh pakai pupuk non subsidi otomatis biaya membengkak tentu saja operasional terganggu. Duh gusti, ini bagaimana sih jalan keluarnya,” keluh petani di Kecamatan Palas saat mendengar kabar tersebut. (idh/vid)

Sumber: