E-Katalog Lokal Transaksinya Cuma Rp 2,5M

KALIANDA – Pemerintah Provinsi Lampung bakal memberikan penghargaan atau reward kepada daerah yang aktifitas atau nilai transaksi belanja melalui metode E-Purchasing melalui aplikasi E-Katalog lokal nya tinggi. Sayangnya, di Lamsel meskipun di etalase telah mencapai 6.575 produk namun nilai transaksinya masih rendah. Hal ini menandakan masih kurangnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum berminat melakukan transaksi belanja dengan metode E-Purchasing melalui aplikasi E-Katalog lokal milik pemerintah daerah. Berdasarkan data progres E-Katalog lokal OPD di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, tercatat baru 27 OPD dan 1 kecamatan yang telah melakukan transaksi belanja melalui E-Katalog lokal. Dengan nilai transaksi tertinggi yakni berada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan sebesar Rp802 juta dan terkecil Dinas Kominfo dengan nilai transaksi Rp2,4 juta. Sedangkan 1 kecamatan yang telah memanfaatkan E-Katalog lokal baru Kecamatan Rajabasa. Dengan nilai transaksi Rp22,4 juta, sisanya 16 kecamatan masih belum sama sekali menggunakan E-Katalog lokal. Sementara itu, OPD yang belum sama sekali ada transaksi di E-Katalog lokal antara lain Badan Kesbangpol, Dinas PU-PR, Dinas PP-PA, DPMPPTSP, Dishub, Dinas Perikanan, Dinas Perpustakaan dan Kearsiban, RSUD Bob Bazar dan Satpol-PP. AKepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setdakab Lampung Selatan, M. Haries menyebutkan, Pemprov Lampung bakal memberikan reward kepada daerah yang memiliki nilai transaksi tinggi serta aktifitas di dalam e-Katalog Lokal.

“Ada suratnya, bagi kabupaten/kota dengan produk terbanyak dan nilai transaksi tertinggi bakal mendapatkan reward,” kata M. Haries dikantornya, Rabu (9/11) kemarin.

Dia mengajak, OPD untuk berbelanja atau transaksi melalui E-Katalog lokal untuk setiap keperluan di dinasnya masing-masing. Sehingga, nilai transaksi di e-Katalog Lokal Lamsel terus bertambah.

“Bukan hanya karena ada iming-iming reward saja. Tetapi e-Katalog lokal ini diciptakan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan transaksi untuk kebutuhan barang dan jasa. Selain itu untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan anggaran,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini tercatat telah memiliki 6.575 produk pada etalase di E-Katalog lokal. Dan nilai transaksi OPD di Lampung Selatan masih dikatakan cukup jauh tertinggal dengan E-Katalog milik Pemkab Lampung Tengah.

“Kita baru menempati peringkat keenam dengan nilai transaksi Rp2,5 miliar. Sedangkan Lampung Tengah diperingkat pertama yang telah menembus nilai transaksi hampir Rp10 miliar,” pungkasnya. (idh)

Sumber: