Aksi GLPG tak Hasilkan Solusi

KALIANDA - Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum GLPG (Guru Lulus Passing Grade) dirundung kecewa. Aksi damai yang dilakukan di depan Kantor Bupati Lampung Selatan pada Kamis (17/11/2022) pagi itu menyuarakan kegelisahan mereka. Suara-suara lantang akhirnya membuat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membuka diri. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, menemui beberapa orang yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk berbincang. Pertemuan itu terjadi setelah ratusan guru menyampaikan orasinya dengan sangat baik dan tanpa keributan. Suara-suara yang mereka sampaikan dikawal langsung oleh personel dari Polres Lamsel, dan Sat Pol-PP Kabupaten Lampung Selatan. Pertemuan itu diwakili langsung oleh Fulkan Gaviri, selaku Korwil GLPG PPPK Lampung Selatan, bersama dengan Ali Muktamar, Ketua dari Ormas Garuda. Baik GLPG maupun Garuda sama-sama menyampaikan keluhan mereka terkait formasi PPPK yang dibuka saat ini. Mereka kecewa tidak bisa mendaftar karena kuota pendaftaran sudah penuh. Kuota pendaftaran PPPK yang dibuka pada bulan November ini hanya untuk 100 orang. Rinciannya 70 guru, 20 untuk kuota tenaga kesehatan, sisa 10 lainnya kuota pegawai teknis. Namun pertemuan beberapa perwakilan Forum GLPG dengan Thamrin tak melahirkan solusi seperti yang diharapkan oleh para guru honorer. Pemerintah tetap meminta waktu untuk mencarikan solusi dari persoalan kuota PPPK. Sedangkan GLPG dan Garuda meminta solusi dari pemerintah secepatnya ditemukan. Sejatinya, Thamrin mengapresiasi aksi damai yang dilakukan oleh ratusan guru honorer di depan Kantor Bupati Lampung Selatan. Pemerintah, kata Thamrin, berkomitmen menyelesaikan persoalan para guru honorer. Hanya saja pemerintah perlu melihat kemampuan keuangan daerah.

\"Mudah-mudahan ke depan kita bisa membuka formasi lebih banyak lagi. Sehingga teman-teman yang lulus passing grade bisa kita akomodir,\" katanya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, lanjut Thamrin, akan membuka formasi secara bertahap. Mengenai peluang formasi PPPK, Thamrin mengamini. Kalau memang ada anggaran yang sesuai dengan kebutuhan itu, maka dipastikan ada peluang yang lebih besar lagi.

\"Kita akan berkoordinasi lagi dengan pusat seperti apa tindaklanjutnya nanti,\" kata Thamrin.

Fulkan sendiri tetap berpegangan terhadap komitmen mereka yang meminta kuota pendaftaran ditambah. Menurut dia, usulan yang sangat minim itu harus ditambah karena tidak sesuai dengan jumlah guru yang lulus passing grade sebanyak 797 orang. Sementara formasi guru PPPK yang direkrut hanya 70 orang.

\"Kurang dari 10 persen, ya. Sangat miris bagi kami, kawan-kawan banyak yang kecewa, sedih, kesal,\" katanya.

Menurut Fulkan, sekretaris daerah hanya berjanji akan mencari jalan keluar. Bukan memberi solusi yang memberi kepuasan kepada guru-guru yang lulus passing grade. Sekretaris Daerah, kata Fulkan, meminta pihaknya membuat surat permintaan alokasi anggaran untuk PPPK dan dari pusat.

\"Setelah itu akan ketahuan hasilnya. Kalau masih tidak memuaskan, kami akan siap turun lagi,\" katanya.

Lebih lanjut, Fulkan mengatakan rekrutmen PPPK tahun ini ada 3 kategori prioritas. Prioritas pertama, prioritas 1 adalah mereka yang lulus passing grade tahun 2021. Prioritas kedua, Eks THK-II. Prioritas ketiga, guru honor negeri yang sudah mengabdi minimal masa kerja selama 3 tahun. Selesainya pertemuan dengan Sekda, rombongan GLPG PPPK bersama dengan Ormas Garuda beralih melakukan aksi di Kantor DPRD Lampung Selatan. Setibanya di sana, mereka dihadapkan dengan barisan personel Sat Pol-PP dan Polres Lamsel membuat pagar dengan badan mereka. Di sana, mereka bertemu dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Thomas Amirico, S.STP. Mereka merasa semringah bertemu dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan itu. Thomas yang paham dengan kondisi guru mempersilakan mereka masuk. Mereka dibawa ke salah satu ruangan di dekat Bagian Umum. Ada beberapa anggota DPRD yang menyambut kedatangan mereka. Di antaranya Andi Apriyanto, dari Fraksi PKS, dan Sadide, dari Fraksi PDI-P. GLPG PPPK dan Ormas Garuda masih menyampaikan keluhan serupa dengan wakil rakyat. Ali menyampaikan uneg-uneg yang sudah ditahan sejak lama. Harapan mereka adalah rekomendasi supaya guru honorer memiliki kejelasan. Mereka meminta rekomendasi dari DPRD untuk menjadi PPPK melalui surat keputusan, bukan dari janji pemerintah.

\"Guru yang lulus passing grade merasa terzolimi karena mereka tidak masuk PPPK. Guru-guru honorer membutuhkan bantuan wakil rakyat,\" katanya.

Pada kesempatan yang sama, Fulkan juga mengatakan bahwa forum guru ini terbentuk ketika ada rekrutmen PPPK pada tahun 2021. Dia mengatakan bahwa rekan-rekannya di GLPG sudah lulus passing grade. Mereka ingin mencari keadilan bagi seribuan guru, dan meminta pemerintah memprioritaskan guru honorer yang lulus passing grade.

\"Usulan formasi di Kabupaten Lampung Selatan sangat minim, hanya 70. Sedangkan jumlah guru yang lulus passing grade mencapai 797 orang,\" katanya. (rnd)

Sumber: