Sisa Anggaran PPPK Di-breakdown ke Lima Satker

KALIANDA – Guru Lulus Passing Grade (GLPG) di Kabupaten Lampung Selatan yang berunjuk rasa belum lama ini patut mengawasi sisa anggaran untuk PPPK. Sebab anggaran untuk PPPK kabupaten ini dikabarkan masih menyisakan Rp 40 miliaran. Dari Rp 53 miliar, baru terpakai Rp 13 miliar untuk rekrutment PPPK tahun 2022 kemarin. Namun sisanya Rp 40 miliaran dikabarkan di breakdown ke lima satuan kerja Pemkab Lampung Selatan. Kelima satker itu yakni; Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Peternakan dan DTPHP. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Lampung Selatan mendorong Dinas Pendidikan Lampung Selatan untuk segera menyelesaikan permasalahan Guru Lulus Passing Grade (GLPG). Anggota Komisi II DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PKS Andi Apriyanto menilai besaran anggaran Disdik diharapkan mampu menyelasaikan persoalan guru honorer yang menggelar aksi, utamanya guru yang lulus passing grade.

“ Pemkab Lamsel harus segera berkoordinasi agar dapat dipahami secara baik oleh Pemkab. Rapat gabungan komisi dengan element terkait perlu segera dilakukan agar kebijakannya benar-benar membuahkan solusi,” ujar Andi kepada Radar Lamsel.

Legislator asal Kalianda ini menyampaikan bahwa terdapat anggaran 53 miliar untuk PPPK, dari Rp 53 miliar itu masih menyisakan sekitar Rp 40 miliaran.

“ Kami sudah sondingkan dengan BPKAD, dari Rp 53 miliar sudah ada alokasi Rp 13 miliar untuk rekrutment tahun 2022. Artinya masih ada sisa untuk tahun 2023 ini sekitar Rp 40 miliaran. Nah alokasi yang Rp 40 miliar itu sudah di breakdown ke lima satker (OPD),” ungkapnya.

Andi juga ingin agar koordinasi lintas komisi juga disegerakan sebagai langkah untuk merespon tuntutan GLPG yang menyuarakan beberapa point krusial terkait nasih mereka.

“ Supaya ini nanti kita duduk bersama bisa melibatkan Komisi I ada BKD, Komisi II ada Keuangannya dan Komisi IV nya Dinas Pendidikan. Maka nanti saling ada titik temu jika koordinasi lintas komisi dan Satker itu telah bergulir,” pungkasnya.

Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum GLPG (Guru Lulus Passing Grade) masih dirundung kecewa. Aksi damai yang dilakukan di depan Kantor Bupati Lampung Selatan pada pertengahan November lalu tak membuahkan hasil. Pertemuan itu diwakili langsung oleh Fulkan Gaviri, selaku Korwil GLPG PPPK Lampung Selatan, bersama dengan Ali Muktamar, Ketua dari Ormas Garuda. Baik GLPG maupun Garuda sama-sama menyampaikan keluhan mereka terkait formasi PPPK yang dibuka saat ini. Mereka kecewa tidak bisa mendaftar karena kuota pendaftaran sudah penuh. Kuota pendaftaran PPPK yang dibuka pada bulan November ini hanya untuk 100 orang. Rinciannya 70 guru, 20 untuk kuota tenaga kesehatan, sisa 10 lainnya kuota pegawai teknis. Namun pertemuan beberapa perwakilan Forum GLPG dengan Thamrin tak melahirkan solusi seperti yang diharapkan oleh para guru honorer. Pemerintah tetap meminta waktu untuk mencarikan solusi dari persoalan kuota PPPK. Sedangkan GLPG dan Garuda meminta solusi dari pemerintah secepatnya ditemukan. Sejatinya, Thamrin mengapresiasi aksi damai yang dilakukan oleh ratusan guru honorer di depan Kantor Bupati Lampung Selatan. Pemerintah, kata Thamrin, berkomitmen menyelesaikan persoalan para guru honorer. Hanya saja pemerintah perlu melihat kemampuan keuangan daerah.

\"Mudah-mudahan ke depan kita bisa membuka formasi lebih banyak lagi. Sehingga teman-teman yang lulus passing grade bisa kita akomodir,\" katanya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, lanjut Thamrin, akan membuka formasi secara bertahap. Mengenai peluang formasi PPPK, Thamrin mengamini. Kalau memang ada anggaran yang sesuai dengan kebutuhan itu, maka dipastikan ada peluang yang lebih besar lagi.

\"Kita akan berkoordinasi lagi dengan pusat seperti apa tindaklanjutnya nanti,\" kata Thamrin. (rnd/red)

Sumber: