Diskusi Kajari – Bupati Mantapkan Sinergi

KALIANDA - Kajari Lampung Selatan, Dwi Astuti Beniyati, S.H.,M.H. mengundang Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, berbincang di podcast di kantornya, Kamis (1/12/2022). Dalam perbincangan itu, baik Dwi maupun Nanang sama-sama mengutarakan program yang dimiliki kejaksaan dan juga pemerintah daerah. Nanang mengatakan kolaborasi, kerjasama, serta dukungan dapat melahirkan inovasi bagi pemerintahan daerah. Dengan adanya dukungan dari Forkopimda, salah satunya dari Kejari Lampung Selatan, akan sangat membantu pemerintah dalam memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat. Contoh besar yang bisa dilihat dari kerja sama antara Kejari dengan BP2RD, dalam penagihan piutang pajak. Nanang mengatakan kerja sama antara pemerintah daerah dengan kejaksaan tidak akan berhenti sampai di situ saja. Masih ada dinas-dinas yang bisa menggandeng kejaksaan.

\"Banyak, Bu Kajari banyak program untuk pembinaan. Ada pemerintah desa, ada Jaga Desa, ada juga RJ (restorative justice),\" kata Nanang.

Melihat hal-hal positif yang dilakukan oleh kejaksaan, Nanang menyebut bahwa pemerintah daerah menyambutnya dengan sangat baik. Kolaborasi yang dihasilkan kelak bisa mengedukasi masyarakat dari tingkat desa, kecamatan, hingga ke kabupaten. Nanang tak sungkan memberi apresiasi kepada Kajari.

\"Saya ucapkan terima kasih. Program Ibu Kajari sangat membantu daerah untuk lebih baik dan lebih maju lagi,\" katanya.

Kajari menilai podcast bersama dengan Bupati Lampung Selatan memang bertujuan untuk membuat pemerintah daerah semakin baik. Podcast itu bukan hanya sekadar berbincang saja, tetapi juga membicarakan banyak hal. Di antaranya bicara masalah inovasi dan sinergitas.

\"Dalam bidang kegiatan jaga desa, RJ juga. Kami juga akan turun langsung ke kecamatan, supaya masyarakat tahu program kami,\" katanya.

Lebih lanjut, Kajari mengatakan permasalahan narkoba dan pelecehan seksual juga masuk prioritas yang akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Selain itu, kejaksaan juga memberikan pendampingan-pendampingan dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

\"Ini untuk Bidang Perrata dan Tata Usaha Negara (Datun). Pendampingan sudah, tujuannya untuk peningkatan pendapatan daerah,\" katanya. (rnd)

Sumber: