Pemkab Lebih Hati-hati Soal Relokasi

KALIANDA, RADARLAMSEL.COM – Kepastian soal relokasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Bakauheni yang lahan nya numpang di tanah PT. ASDP masih belum bisa diputuskan. Pasalnya, Pemkab Lampung Selatan baru membahas rapat secara internal guna mencari solusi terbaiknya, Jum’at (3/6/2023) pekan lalu. Asisten Bidang Administrasi Umum (Adum) Setdakab Lamsel, Badruzzaman, S.Sos, MM yang memimpin rapat tersebut menegaskan, rapat internal ini hanya membahas soal asal-usul serta kebenaran terkait aset SDN 2 Bakauheni. Setelah itu, baru akan disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Lamsel, H. Nanang Ermanto.

“Kita tadi hanya mengecek dan memastikan soal keberadaan aset SDN 2 Bakauheni. Kita telusuri berdasaran data dan fakta. Ternyata memang selama ini belum ada hibah dan berdiri di atas tanah ASDP,” ungkap Badruzzaman usai rapat, pekan lalu.

Meski lahan sekolah tersebut masuk dalam rencana strategis proyek Bakauheni Harbour City (BHC), imbuhnya, tidak serta merta pihak pengembang bisa merubuhkan gedung sekolah tersebut. Sebab, bangunan SDN 2 Bakauheni secara sah tercatat dalam aset milik pemerintah daerah.

“Mau bagaimanapun kan bangunannya adalah aset kita. Jadi, kita akan susun langkah-langkah apa demi mendukung proyek BHC tersebut. Tapi, kita juga minta solusinya untuk dibuatkan bangunan sekolah baru.

Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya warga yang menyekolahkan anaknya disitu,” imbuhnya. Pihaknya, tidak ingin gegabah dalam mengambil langkah relokasi sekolah tersebut. Karena, dikhawatirkan malah menimbulkan polemik dari para wali murid SDN 2 Bakauheni.

“Jadi, hasil rapat internal ini akan kami sampaikan kepada pimpinan. Dan seterusnya nanti pimpinan yang akan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait pembangunan BHC. Semoga ada solusi dan jalan terbaik untuk kedepannya,” pungkasnya.

Yang menjadi pertanyaan besar kenapa selama ini sekolah tersebut bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah meskipun menumpang lahan. Karena, seperti diketahui jika lembaga pendidikan yang memperoleh bantuan dari pemerintah harus jelas status kepemilikan lahan milik sekolah tersebut. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Lamsel, Asep Jamhur mengaku, jika dirinya baru mengetahui persoalan tersebut baru-baru ini. \"Saya juga kaget, ternyata lahan nya masih menumpang di ASDP,\" ungkap Asep kepada Radar Lamsel, Kamis (2/2/2023) lalu. Kepala BPKAD Lamsel, Wahidin Amin memastikan bahwa yang tercatat dalam aset Pemkab Lamsel hanya berupa bangunan dari sekolah tersebut.

\"Kalau lahannya memang milik ASDP. Dulu sewaktu saya di Bappeda sebenarnya ini sudah muncul. Saya pikir sudah selesai tetapi ternyata belum sampai sekarang,\" ungkap Wahidin.

Diketahui, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan sudah berdiri sejak Tahun 1983 sampai dengan saat ini. Ironisnya sekolah tersebut masih numpang atau berdiri di atas tanah milik PT. ASDP. Fakta tersebut sangat miris, karena baru diketahui setelah sekian lamanya. Lantaran, sekolah tersebut masuk dalam wilayah proyek srategis bernama Bakauheni Harbour City (BHC). Hasil penelusuran Radar Lamsel, aktifitas belajar mengajar di SDN 2 Bakauheni sampai saat ini masih berjalan seperti halnya pembangunan BHC yang terus digeber. Sekitar lima ratusan siswa masih mengisi kelas I sampai dengan kelas VI di SD tersebut. Para guru disana pun masih aktif mengajar, bahkan beberapa ruang kelas yang rusak akibat angin kencang belum lama ini mendapat bantuan pembangunan. Marger sempat mencuat. Namun rencana marger dengan sekolah dasar lain di wilayah itu seperti jalan di tempat. Ada banyak pertimbangan yang memberatkan para guru dan wali murid disana akan wacana marger.

“ Kemarin pihak sekolah dan pihak PT. ASDP sudah bertemu. Informasinya SD kami ini nggak akan digusur tapi info tersebut belum pasti karena Pemkab Lamsel dan PT. ASDP belum duduk bersama mencari solusinya,” ujar salah seorang guru SDN 2 Bakauheni.

Guru yang bercerita pada Radar Lamsel itu bilang, kalaupun wacana marger jadi bergulir, penerapannya tak akan mudah, sebab Komite Sekolah belum tentu sepakat dengan berbagai pertimbangan, begitu pula pihak sekolah lain yang berpikir ulang sebelum marger. Lalu bagaimana jika ada lahan untuk relokasi sekolah? Asalkan lokasinya tidak jauh dari lokasi lama, boleh jadi itu solusi yang baik bagi warga yang menyekolahkan anaknya di SDN2 Bakauheni tersebut.

“ Persoalannya kan tempat atau lahan untuk relokasinya belum ada. Jadi ya percuma saja bicara relokasi kalau lahannya tidak ada, saat ini yang perlu ditegaskan siapa yang bertanggungjawab menyediakan lahan pengganti dan siapa yang kelak mendanai pembangunan sekolah baru pengganti SDN2 Bakauheni, kalau memang betul mau di relokasi,” pungkasnya.

Guru itu berharap pemerintah daerah segera mencarikan jalan keluar dari problem lama yang belum ada titik terangnya. Jauh di dalam lubuk hatinya, guru disana ingin SDN2 Bakauheni tak berhenti menelurkan generasi penerus bangsa dari pintu gerbang Pulau Sumatera. (idh)

Sumber: