PT SLL Diprotes, Warga Kena Imbas Debu Tapi Tidak Diberi Kompensasi

KATIBUNG, RADARLAMSEL.COM – Konflik perusahaan dengan warga kembali mencuat. Kali ini PT. Sinar Langgeng Logistic diprotes warga Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung karena dianggap tidak transparan dalam penyaluran kompensasi dari aktivitas stockpile batubara itu. Warga juga mengeluhkan adanya debu yang mengganggu pernafasan, dampak dari penumpukan batubara. Debu kian menyebar seiring berhembusnya angin dari berbagai penjuru. Akibatnya udara disana menjadi tercemar. Komisi III DPRD Lampung Selatan akhirnya memanggil PT. SLL serta Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Lampung Selatan. Alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan ini juga bakal menggali keterangan dari Pemerintah Desa Rangai Tri Tunggal. Pemerintah desa juga disinyalir tak transparan dalam pembagian kompensasi untuk warga disana.

“ Ya, kami sudah melayangkan surat panggilan Rapat Dengar Pendapat terhadap pihak perusahaan dan dinas terkait, juga pihak aparatur desa akan digelar (hari ini’red). Supaya persoalan ini klir dan berbuah solusi bagi masyarakat terdampak,” kata Hendra Anggota Komisi III DPRD Lamsel dari Fraksi Demokrat, Selasa (7/2).

Legislator asal Kecamatan Katibung itu mengatakan protes warga dilatarbelakangi ketidaktransparansian kompensasi berupa beras dan uang tunai. Hendra bilang, kalau pihak perusahaan mengeluarkan beras satu ton per bulan untuk dibagi kepada warga, serta ada pula uang Rp 5 juta untuk Dusun Pulau Pasir dan Rp 3 juta untuk Dusun Gotongroyong.

“ Terungkap adanya uang setelah warga menjerit. Nah, realitanya uang itu tidak pernah sampai kepada warga. Dari situlah gejolak protes mulai mencuat warga merasa dibohongi oleh pihak-pihak yang meraup keuntungan pribadi dari situasi ini. Sementara pihak perusahaan bilang kalau kompensasi itu dikeluarkan secara rutin berbantun uang dan barang,” sebut Hendra.

Politisi Demokrat Lampung Selatan ini menegaskan kehadirannya di tengah masyarakat untuk menjemba tani dan mencari win-win solution dari persoalan itu. Dia bilang kalau Lampung Selatan tidak anti terhadap investasi, namun investor juga patut mengetahui masalah yang timbul dari kegiatan investasi tersebut.

“ Maka pada RDP nanti kami panggil semua pihak-pihak terkait supaya kami bias dengar keterangan dari semua pihak. Dari keterangan itu akan dapat disimpulkan dimana letak permasalahannya,” katanya lagi.

Masih kata Hendra, persaoalan seperti ini diharapkan membuka tabir serta pola-pola penyaluran kompensasi dari perusahaan kepada warga Lampung Selatan. Anggota DPRD Lamsel ingin transparansi dilakukan supaya tidak lagi muncul permasalahan model begini. Terpisah, Kepala Desa Rangai Tri Tunggal Sopian mengatakan bahwa polemic ini sengaja dimunculkan untuk menggembosi kepemimpinannya di desa itu. Sopian membantah semua tudingan yang diarahkan padanya.

“ Kompensasi berupa beras 1 ton per bulan dibagikan ke warga terdampak, rata-rata dapat 3 kilogram. Sementara uang untuk Dusun Pulau Pasir Rp 5 juta dihimpun oleh Kadus untuk membeli sapi dan nanti disembelih pada hari raya Qurban, begitu juga Rp 3 untuk ring 2 Dusun Gotong-royong dikumpulkan juga,” sebut Sopian.

Orang nomor satu di Rangai Tri Tunggal itu menampik kalau dirinya ogah memberi jalan mediasi antara warga dengan perusahaan. Dia bilang semua laporan dan keluhan disampaikan ke Kadus baru diterima olehnya.

“ Semua lewat kadus dulu baru kadus lapor ke saya. Bukan nggak ngasih jalan warga untuk mediasi tapi memang seperti itulah mekanismenya, soal uang kompensasi bukan saya yang pegang tapi dipegang oleh kadus,” katanya lagi

Ditanya soal Rapat dengar pendapat yang bakal dilakukan oleh Komisi III DPRD Lamsel, Sopian mengaku takt ahu dan belum mendapat tembusan terkait RDP itu. Nggak ada tembusan ke desa. Kami belum tahu soal perusahaan dipanggil DPRD Lamsel,” pungkasnya. Terpisah, warga Rangai Tri Tunggal bernama Joko mengaku protes warga dimulai dari ketidaktransparanan pemerintah desa dalam melnyalurkan kompensasi berupa beras dan uang dari PT. SLL.

“ Warga Dusun Pulau Pasir dan Dusun Gotong-royong protes karena pemerintah desa dan perusahaan tidak terbuka soal penyaluran kompensasi. Sementara banyak warga yang terdampak tapi tidak menerima kompensasi berupa uang atau beras itu, seharusnya kalau ada dana kompensasi bagikanlaah secara merata kepada warga yang terdampak debu stockpile batubara itu,” pungkasnya. (vid)

Sumber: