Target PAD 2024 Naik 3,07 Persen
Ilustrasi Gambar--
KALIANDA, RADARLAMSEL.COM – Struktur pendapatan dan belanja daerah pada KUA PPAS APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2024 ternyata tidak berbeda signifikan dengan APBD tahun 2023.
Terutama pada sektor target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan hanya 3,07 persen dari target sebelumnya. Itu lantas mendapat sorotan dari sejumlah Fraksi di DPRD Lampung Selatan.
Sejumlah Fraksi yang konsisten memberi masukan menganggap keberanian, kreativitas serta inovasi dalam menyusun target, program dan kegiatan Pemkab Lampung Selatan pada APBD 2024 belumlah optimal.
“Menggeliatnya sektor industri pariwisata dan ekonomi kerakyatan hendaknya menjadi motivasi dan keberanian Pemkab Lamsel dalam menyusun target PAD di APBD 2024,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan Bowo Edy Anggoro, (13/7/2023).
Pentolan Fraksi PKS kabupaten ini menilai Pemkab Lamsel juga harus memperhatikan ekonomi kerakyatan, pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai penyumbang terbesar PDRB 5 tahun terakhir sebesar 28,72 persen.
BACA JUGA:Winarni Turun Tangan, Perintahkan Kades Kerahkan Warga Gotong-royong Bedah RTLH
“ Di bidang ekonomi Pemkab Lamsel pada 2024 harus memperhatikan sektor pariwisata sebagai tindaklanjut proyek nasional dengan terbukanya akses Tol Bakauheni – Palembang serta proyek strategis Bakauheni Harbour City,” ucapnya.
Tak hanya itu saja, Fraksi PKS juga mendukung percepatan Kawasan industry Way Pisang dan Katibung. Sebab dari sektor pariwisata dan industry itulah pada tahun 2024 diharapkan dapat mengoptimalkan PAD.
“ Untuk mendukung hal-hal krusial tersebut tentunya harus pula ditopang dengan sarana penunjang seperti akses jalan dan infrastruktur yang dibutuhkan. Sebab masih banyak jalan rusak serta rendahnya akses desa menuju kecamatan,” kata Bowo begitu sapaannya.
Hal tersebut merupakan sejumlah masukan yang boleh jadi memberikan dampak signifikan dengan target dan progress pencapaian program yang tertuang dalam visi dan misi APBD 2024. Dengan masih tingginya jumlah RTLH di Kabupaten Lampung Selatan juga mendorong penyelesaian dokumen revisi rencana tata ruang wilayah pasca UU Cipta Kerja. (red)
Sumber: