Bawaslu Pertajam Pengawasan di Semua Lini

NATAR, RADARLAMSEL.DISWAY.ID – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan terus mempertajam pengawasan di semua lini. Diantaranya dengan menggerakkan program kampung pengawasan partisipatif di Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Selasa (26/8/2023).

Bawaslu sadar betul kalau peran semua element dari warga sampai perguruan tinggi, amat penting sebagai penyokong terselenggaranya pemilu yang berish, jujur dan demokratis.

Koordinator Divisi Penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Lampung Gistiawan, S.H.,M.H mengatakan pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif tahun 2023 ini diselenggarakan di 15 Kampung/Desa pada 15 Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, dari Minggu Ke-2 dan Ke-3 September 2023.

“Perlu kami sampaikan, bahwa Program Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada pada pasal 2 Perbawaslu 2, tahun 2023 meliputi: pendidikan pengawas partisipatif; forum warga pengawasan partisipatif; pojok pengawasan; kerjasama dengan perguruan tinggi; kampung pengawasan partisipatif; dan komunitas digital pengawasan partisipatif,” ujar Gistiawan.

Gistiawan melanjutkan bahwa peserta dalam kegiatan ini ialah masyarakat umum yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, tokoh perempuan, organisasi kepemudaan dan sebagainya. 

Dia juga bilang sepanjang 2022 sampai 2023 Bawaslu telah melaksanakan kerjasama/MoU/nota kesepahaman sebanyak 51 (lima puluh satu) antara Bawaslu Lampung dengan Lembaga terkait, Ormas, LSM, OKP, Lembaga Adat, Media dan sebagainya. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Wazzaki SH dalam pmengatakan Kampung Pengawasan Partisipatif merupakan upaya untuk mewujudkan hasil pemilu yang baik, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung secara umum.

Kampung pengawasan partisipatif ini lanjut Wazzaki juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilu serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan. 

“Pemilu 2024 mendatang berbeda dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya, pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak untuk pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten-Kota, selain itu ditahun yang sama juga dilaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada,” ungkap Wazzaki. 

Karenanya, pentolan Bawaslu kabupaten ini mengingatkan personelnya untuk memaksimalkan pegawasan. Ditambah peran serta seluruh stake holder dan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, agar terwujudnya pemilu yang berintegritas dan terpecaya sehingga  dapat membawa kemajuan dan kemaslahatan kepada kita semua. 

“Kami menyadari bahwa dalam melakukan pengawasan, tidak cukup hanya mengandalkan jajaran bawaslu yang secara jumlah dan kekuatan personil sangat terbatas,”

Untuk itu Kampung Pengawasan Partisipatif merupakan sebuah gerakan pengawalan pemilu oleh Bawaslu yang berlokasi di desa/kelurahan atau kampung berbasis partisipatif masyarakat.

“Kami optimis, kolaborasi antara pengawas pemilu dengan warga masyarakat inilah yang dapat mewujudkan cita-cita kita bersama bahwa pemilu bisa terlaksana dengan demokratis.,” imbuh Wazzaki.

Lagi pula, Pengawasan Pemilu partisipatif ini penting untuk dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh pengawas pemilu. 

Sumber: