MPP Lampung Selatan Jadi Bahan Kaji Tiru

KALIANDA, RADARLAMSEL.DISWAY.ID - Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lampung Selatan rupanya memikat hati pemerintah dari daerah. Saking tertariknya, mereka bahkan sampai rela jauh-jauh datang ke Lampung Selatan untuk melihat gedung MPP secara langsung.

Beberapa bulan belakangan MPP banyak dikunjungi. Kedatangan mereka untuk melihat kondisi, isi sekaligus pelayanan di gedung yang diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, itu. 

Pemerintah daerah yang berkunjung ke MPP Kabupaten Lampung Selatan ada dari dalam dan luar daerah. Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, semuanya terhitung di periode tahun 2023 ini. 

Ada banyak hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah lain setelah melihat MPP Kabupaten Lampung Selatan. Pertama dari jumlah layanan dari instansi pemerintah daerah, maupun instansi vertikal seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Kemudian pelayanan dari Pengadilan Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lain-lain. Bukan hanya itu saja, MPP Kabupaten Lampung Selatan juga menyediakan layanan perbankan dari bank-bank yang menjalin hubungan dengan pemerintah daerah setempat. 

BACA JUGA:Bhaksos, Ketapang Targetkan 538 Peserta KB dan 50 Kantong Darah

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan, Rio Gismara, S.H. yang diwakili Kabid Layanan Perizinan DPMPPTSP, Asnawi, mengatakan bahwa daerah yang datang ke MPP ingin melakukan kaji tiru. 

"Terutama mengenai regulasi dan tahapan pembuatan MPP. Apa saja yang harus dilakukan," ujarnya kepada Radar Lamsel, Rabu, 4 Oktober 2023. 

Pemerintah daerah lain, lanjut Asnawi, menganggap gerai-gerai pelayanan yang ada di MPP sangat mewah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa MPP Kabupaten Lampung Selatan bisa dikatakan sebagai tempat pelayanan maksimal, dan memanjakan masyarakat. 

Asnawi juga menyampaikan bahwa MPP tidak hadir di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya komitmen kuat dari kepala daerah. Kalau tidak maka dukungan penuh dari bupati atau walikota, maka MPP juga tidak akan pernah ada. Begitulah yang Asnawi sampaikan kepada pemerintah daerah lain. 

"Itu mutlak, karena memang butuh dukungan kuat dari kepala daerah dalam hal ini Bapak Bupati Nanang Ermanto. Kenapa, karena MPP berpengaruh dengan indeks kinerja daerah," katanya. (rnd) 

Sumber: