Anggota Sat Pol-PP yang Bertanya Uang Makan Ditarik Dari Tempat Piket

Anggota Sat Pol-PP yang Bertanya Uang Makan Ditarik Dari Tempat Piket

Ilustrasi Gambar--

KALIANDA, RADARLAMSEL.DISWAY.ID - Lingkungan di Sat Pol-PP Kabupaten Lampung Selatan sepertinya gemar melahirkan problema. Beberapa anggota yang piket malah di luar ditarik ke kantor Sat Pol-PP.

Informasinya, para anggota Sat Pol-PP itu ditarik karena mereka bertanya soal uang makan kegiatan. Peristiwa kurang mengenakan yang dialami para anggota berstatus THLS itu terjadi sekitar bulan November 2023.

Waktu itu mereka bertanya kepada para pemangku kebijakan di Sat Pol-PP, kenapa uang makan kegiatan bulan Oktober yang seharusnya keluar di pertengahan bulan November telat diberikan. Biasanya uang makan itu dibayarkan pada tanggal 15.

Tetapi saat tiba tanggal itu, anggota tak kunjung menerima haknya. Bukannya memberikan jawaban. Mereka malah ditarik dari tempat piket di rumah dinas sekretaris daerah, Tugu Pancasila, dan di Kantor Bupati Lampung Selatan.

BACA JUGA:Upah Minimum 2,8 Jutaan Jangan Tidak Diterapkan

"Kalau tidak salah waktu itu dibayar tanggal 30 November. Jauh telatnya hampir dua mingguan," ujar sumber Radar Lamsel, Selasa, 5 Desember 2023.

Sumber ini menyebut kalau para anggota yang ditarik tersebut telah ditugaskan di ruangan Bidang Tibum Sat Pol-PP Kabupaten Lampung Selatan. Meski di sana, mereka tidak bekerja karena tidak memahami proses komputerisasi terkait pendataan.

"Orang-orang di sana mulai bersikap otoriter. Masa anggota nanya malah dibungkam. Seharusnya panggil, jelaskan secara empat mata," katanya.

Kasat Pol-PP Kabupaten Lampung Selatan, Maturidi, S.H. mengakui hal tersebut. Menurut dia kalau bertanya soal hak anggota, itu bukan suatu masalah. Tetapi kalau sudah mengatakan yang mengurus uang makan kegiatan tidak beres, Maturidi menilai itu adalah penghinaan.

"Makanya empat anggota saya minta mereka untuk mengurus dana tersebut. Jadi jangan jadi penonton, jadilah pemain yang baik," katanya.

 

Maturidi mengatakan bahwa dana pemerintah itu ada persyaratan administrasi yang harus diselesaikan. Apalagi, kata dia, itu dana anggota se-Lampung Selatan. (rnd)

Sumber: