Sosialisasi Forum Disabilitas TKPK Gandeng Paluma Nusantara

KALIANDA, RADARLAMSEL.DISWAY.ID - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan terus berupaya melakukan aksi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah stau langkahnya, dengan menggandeng Paluma Nusantara menggelar sosialisasi forum disabilitas, di Aula Rimau Kantor Bappeda Lamsel, Kamis (15/2/2024).

Acara sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Selatan, Thamrin, S.Sos, MM. Hadir dalam acara tersebut Project Manager Mitra Tangguh Paluma Nanang Priyana, Project Manager Tangguh Siap Paluma Umi Azizah.

Lalu, Tim Koordinasi Penanggulang Kemiskinan (TKPK) Lampung Selatan, organisasi penyandang disabilitas, Kepala Bappeda Lampung Selatan Aryan Sahurian dan sejumlah kepala perangkat daerah dilingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Dalam penyampaiannya, Thamrin mengungkapkan, kegiatan itu dapat menciptakan sinergi dan komitmen dalam memberikan perlindungan, kesempatan, dan kesejahteraan kepada penyandang disabilitas.

BACA JUGA:Jalin Sinergi, Kejari Lamsel Lanjutkan Kerja Sama Tahunan dengan 7 OPD

"Komitmen itu bisa kita mulai dengan memberikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan kesempatan bekerja," ujar Thamrin.

Dia mengatakan, melalui forum tersebut diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Khususnya, perihal kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang memihak kepada penyandang disabilitas.

“Rekan-rekan difabel harus optimis dan terus berkarya. Kekurangan bukan hambatan dan halangan untuk berprestasi dalam pembangunan," tegasnya. 

Dia mengingatkan, perangkat daerah memiliki kewajiban dalam hal pemberian akses bagi penyandang diisabilitas yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketenaga kerjaan, ekonomi dan olahraga. Oleh karenanya, penyandang disabilitas untuk terus optimis, teruslah berkarya, kekurangan jangan dijadikan halangan dan hambatan untuk ikut berpartisipasi dan berprestasi dalam pembangunan.

"Jadi jangan berkecil hati. Sesungguhnya kehidupan penyandang disabilitas dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang. Untuk perangkat daerah, yang memiliki program kegiatan yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan masuk dalam dokumen perencanaan, untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan prinsip 'no one left behind',” tukasnya.

Sementara itu, Project Manager Tangguh Siap Paluma Nusantara, Umi Azizah menyampaikan, perkumpulan Paluma Nusantara bekerjasama dengan ASB Jerman dalam program Tangguh Siap di Lampung Selatan selama 3 tahun.

Isu yang diusung terkait dengan integrasi 3 hal yaitu ketangguhan masyarakat menghadapi bencana, pengelolaan sumber kehidupan dan inklusi sosial. Ia menambahkan, terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas terdapat dua isu strategis, yakni hak pendataan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dari pemerintah.

“Hak pendataan ini menjadi penting, karena bisa menjadi pintu pembuka bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas yang lain. Sedangkan pemerintah, pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan menjamin partisipasi penyandang disabiltas dalam perencanaan pembangunan," pungkasnya. (idh)

Sumber: