Astaghfirullah DBH Pajak Tidak Dibayar, Uang Makan Petugas Damkar dan Pol PP Lamsel Dihapus Juga

RADARLAMSEL.DISWAY.ID - Semenjak beberapa tahu terkahir kondisi Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Selatan tidak menentu hal tersebut terlihat dari beberapa kinerja Pemerintah setempat, seperti Gaji aparatur desa Kerap menunggak berbulan-bulan lamanya, kemudian uang makan honorer petugas pemadam kebakaran(Damkar) tidak cair bahkan kini sudah dihapuskan secara sepihak.

Menurut informasi, selain petugas lapangan dari pemadam kebakaran uang makannya dihapuskan, Polisi Pamong Praja mengalami nasib yang sama mereka sudah beberapa bulan belakangan tidak menerima nasi kota lagi.

Persoalan uang makan dan nasi kota Pemadam Kebakaran dan Pol PP di Kabupaten Lampung Selatan sudah semestinya diselidiki aparat penegak hukum, karena hak dari pekerja tidak tersalurkan oleh Pemkab setempat berbulan-bulan lamanya.

Pengakuan petugas Damkar, diawal tahun 2023 hanya terbayarkan bulan Januari dan Februari, setelah itu tidak dibayarkan lagi.

Pada bulan Oktober uang makan sejumlah Rp 400-500 ribu untuk masing-masing honorer kembali disalurkan, di awal 2024 kebijakan uang makan diubah menjadi penyalur nasi kotak untuk makan siang petugas yang piketa dan nasi kotak untuk petugas jaga malam.

Nilai dari nasi kotak tersebut diketahui Rp25 Ribu untuk masing-masing petugas Damkar dan Pol PP, namun baru satu bulan berjalan petugas mengkritik bahwa nasi kotak yang disalurkan tidak sesuai harga yang semestinya.

Mendapat kritikan itu, Pemkab Lampung Selatan menurut informasi menggelar rapat dan mengeluarkan hasil nasi kotak untuk petugas dihapuskan hingga hari ini mereka tidak mendapat uang makan atau pun nasi kotak seperti biasanya.

" Karena Dikritik waktu itu yang mengatakan nasi kotak tidak sesuai harga, jadi sampai sekarang nggak dikasih makan lagi kami," kata Petugas.

Bicara soal uang makan sudah sejak lama kadang dibayarkan, kadang-kadang tidak.

Menurut Kepala Dinas Pemadam, uang makan yang tidak dibayarkan Sudan dipulangkan, tetapi mereka (Dinas) tidak pernah menunjukkan bukti pengembalian uang makan tersebut ke kas daerah.

" entah persoalan ini diketahui oleh bupati atau tidak yang jelas uang makan kami beberapa bulan tidak dibayar, nasi untuk makan siang juga nggak dikirim lagi." Ungkap Petugas.

" Masa si dikritik sesuai dengan fakta yang ada langsung menghapuskan begitu, semestinya berbenah karena memang nggak sesuai harga nasi itu," ucap petugas.

Semenjak viral soal nasi kotak tidak sesuai harga mereka tidak mendapat makan lagi.(*)

 

Sumber: