BKD Lamsel: Calon Pelamar PNS Harus Manfaatkan Peluang

KALIANDA, RADARLAMSEL.DISWAY.ID - Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan memberikan penekanan kepada calon pelamar PNS. Penekanan yang dimaksud adalah kebutuhan informasi supaya calon pelamar benar-benar yakin dalam menentukan pilihannya.

"Karena sejak awal pendaftaran itu merupakan bagian dari seleksi," kata Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan, Tirta Saputra, S.E., M.M. yang diwakili Kabid Pembinaan, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai BKD Lamsel, Eko Junaedi Prabowo, S.IP di kantornya, Jumat, 23 Agustus 2024.

Bila merujuk terhadap informasi yang dimaksud, Eko menyebut hal itu berkaitan dengan besarnya peluang yang akan dihadapi setiap pelamar. Sebab, setiap pelamar hanya diberi satu akun yang cuma bisa digunakan untuk sekali pendaftaran. Baik untuk CPNS ataupun PPPK.

"Nah, coba dipikir kira-kira pelamar ini membaca peluangnya condong ke mana. Karena tidak bisa untuk CPNS dan PPPK sekaligus," katanya.

BACA JUGA:Lapor Pak Bupati Lamsel, Ada Proyek Infrastruktur Sekolah Dasar yang Mangkrak

Seperti yang kita ketahui, beberapa hari yang lalu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan pengumuman seleksi pengadaan pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

"Nah, calon pelamar nanti apakah bisa memastikan bakal ada rekrutmen PPPK. Ini yang menjadi pertanyaan. Nanti CPNS tidak ikut, PPPK juga tidak ikut," kata Eko.

Eko memastikan BKD Kabupaten Lampung Selatan masih terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan supaya BKD bisa melihat apakah bakal ada penerimaan untuk calon PPPK. Alokasi kebutuhan ada dua kategori, kebutuhan umum dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Alokasi kebutuhan ada tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Mayoritas tenaga teknis jadi kategori yang paling banyak dibutuhkan, mencapai 46 ditambah 1 untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Sedangkan untuk tenaga kesehatan hanya dibutuhkan 5 orang. (*)

Sumber: