DPMPPTSP Lampung Selatan Selangkah Menuju E-governance

DPMPPTSP Lampung Selatan Selangkah Menuju E-governance

Kepala DPMPPTSP Kabupaten Sumedang, Kemal Idris (kiri), bersama Kepala DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan, Rio Gismara (kanan), menunjukkan dokumen perjanjian kerja sama. --

RADARLAMSEL.DISWAY.ID, LAMPUNG SELATAN - Komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan sudah satu langkah mewujudkan good governance. Tepatnya setelah penandatanganan perjanjian kerja sama dengan DPMPPTSP Kabupaten Sumedang.

 

Kedatangan DPMPPTSP Kabupaten Lampung ke kabupaten berjuluk Puseur Budaya Sunda untuk melihat sistem yang diterapkan. Tujuannya juga jelas, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan percepatan pemenuhan pelayanan publik dari kedua pihak. Di antaranya mengoptimalkan potensi dan sumber daya.

 

Perjanjian kerja sama itu ditandatangani oleh Kepala DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan, Rio Gismara, dengan Kepala DPMPPTSP Kabupaten Sumedang, Kemal Idris. Kepada radarlamsel, Rio mengatakan sasaran kerja sama ini adalah pengembangan dan peningkatan pelayanan publik secara efektif dan efisien.

 

"Kerja sama ini sebagai upaya kolaboratif yang sinergis dan terencana dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan, dan percepatan pemenuhan pelayanan publik," katanya.

 

Rio juga menjelaskan objek perjanjian kerja sama dengan DPMPPTSP Kabupaten Sumedang. Fokus utamanya adalah penyelenggaraan dan peningkatan layanan perizinan dan penanaman modal kedua pihak. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), studi tiru, dan replikasi inovasi.

 

"Itu semua masuk dalam penyelenggaraan layanan perizinan dan penanaman modal PENA EMAS dan Gagasan Layanan PBG MBR 3 Jam," katanya.

 

Bukan cuma itu saja, promosi peluang investasi dan program/kegiatan lainnya juga masuk dalam peningkatan realisasi investasi. Kemudian peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara layanan perizinan dan penanaman modal. Lalu merumuskan dan menyampaikan kebutuhan data dan informasi terkait penyelenggaraan MPP, layanan perizinan dan penanaman modal.

 

Sumber: