RKA Dissos Belum Cerminkan Program Sosial

KALIANDA – Badan anggaran (Banang) DPRD Kabupaten Lampung Selatan menilai rencana kerja anggaran (RKA) RAPBD 2017 pada Dinas Sosial (Dissos) belum mencerminkan program kegiatan penanganan masalah sosial dan kemasyarakatan. Sebab, dalam RKA tersebut besaran belanja langsung sebesar Rp 1,6 Miliar belum mengakomodasi berbagai hal yang output-nya terkait pemecahan persoalan sosial di Kabupaten Lamsel. Anggaran itu lebih banyak kepada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Dinas Sosial. Sementara total belanja langsung dan tidak langsung pada Dissos sebesar Rp 3,4 Miliar. Kebijakan itu pun mendapat kritik Banang DPRD Lamsel saat pembahasan RKA pada Dinas Sosial diruang Banang DPRD Lamsel kemarin. Salah satu anggota Banang DPRD yang menyorotinya adalah Bowo Edi Anggoro. Dia menilai, banyak anggaran yang tidak jelas peruntukannya. Dia mencatat, dari total anggaran belanja langsung sekitar Rp1,6 miliar lebih hanya sekitar Rp149 jutaan yang digelontorkan kepada masyarakat. Dia juga merincikan program anggaran yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Yakni, guna pemeliharaan anak terlantar Rp15 juta, untuk penyandang disabilitas Rp31 juta dan untuk keperluan siaga bencana Rp59 juta. “Artinya, dari angka itu sangat kecil sekali program untuk sosial kemasyarakatan. Padahal, bayangan saya selama ini Dinas Sosial adalah satuan kerja yang benar-benar menangani masalah sosial,”ungkap Bowo Edi dalam pembahasan tersebut, kemarin. Dia menambahkan, anggaran yang ada semestinya dimaksimalkan untuk berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Bukan malah untuk dipergunakan pengadaan barang dan jasa dan semacamnya. “Banyak sekali masalah sosial di kabupaten ini. Masayarakat lari nya kemana? Mereka lari ke anggota dewan. Kami juga tidak jarang melakukan iuran untuk membantu masyarakat yang mengadu kepada kami,”katanya. Senada dikatakan anggota Banang lainnya Jenggis Khan Haikal, SH, MH. Pada program penanaman nilai-nilai kepahlawanan yang diajukan Dissos malah justru tidak ada program yang menyangkut hal tersebut. “Saya sudah berkali-kali membaca, isi program ini untuk pengadaan ATK, pembelian bunga tabur dan lain sebagainya. Mana kegiatan yang mencerminkan nilai kepahlawanan. Harusnya, bekerjasama dengan Disdik menggelar karnaval dengan pakaian adat ataupun program lain yang mencerminkan hal itu,”tegas Jenggis. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dissos Lamsel Drs. Wahidi Setiadi tidak memungkiri minimnya anggaran yang digelontorkan oleh TAPD kepada satuan kerja yang dikepalainya. Menurutnya, anggaran untuk kegiatan sosial semestinya lebih besar. “Kami saja sudah berjuang keras bisa mendapatkan Rp1,6 miliar untuk belanja langsung. Awalnya, kami hanya diberikan Rp1,4 miliar. Kita malu dengan kabupaten lain yang anggarannya mencapai Rp5 sampai Rp6 miliar. Karena, memang banyak kebutuhan sosial yang mesti kita tangani,”terang Wahidi. Dia mengakui, anggaran yang diterima itu tidak bisa berbuat banyak lantaran sudah banyak yang menjadi prioritas. Misalnya, untuk honor kader TKSK maupun TAGANA yang benar-benar bekerja dengan baik dalam penanganan masalah sosial di kabupaten ini. “TKSK maupun TAGANA ini siap dilibatkan dalam waktu 24 jam. Kita hanya memberi mereka honor Rp50 ribu per bulan untuk 50 anggota TAGANA dan Rp150 bagi 50 anggota TKSK. Sebenarnya saya miris, tetapi anggaran memang sangat terbatas. Kabupaten lain, bisa menganggarkan mereka kendaraan operasional. Mengingat, pekerjaan mereka yang memang membantu masyarakat,”terangnya. Mengenai program penanaman nilai-nilai kepahlawanan, lanjutnya, minimnya anggaran kembali menjadi persoalan di Dissos. “Itu yang hanya bisa kita lakukan. Sebelumnya, memang kita selalu memberikan penghargaan kepada keluarga pahlawan. Tetapi, sekarang ini hanya ada anggaran untuk pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan dan HUT RI,”pungkasnya. (idh)

Sumber: