Perizinan Ribet, Investasi Mandek

Pengusaha Mengeluh Pelayanan Berbelit

KALIANDA – Esensi pelayanan birokrasi adalah mempermudah urusan administrasi pemerintahan. Tapi tak begitu yang dialami para pengusaha di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengurusi perizinan mereka harus mengalami proses yang ribet dan berbelit. Mondar-mandir kesejumlah satuan kerja perangkat daerah sudah menjadi hal yang biasa dialami pengusaha. Spirit keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) yang memusatkan semua perizinan disatu tempat pun hanya berhenti diwacana. Sebab, untuk mengurus perizinan para pengusaha harus mendatangi sejumlah kantor dilingkungan Pemkab Lamsel. Wajar jika para pengusaha mengeluh soal pelayanan perizinan ini. Ditambah lagi polemik internal birokrasi yang terjadi membuat pelayanan perizinan mandek tanpa proses yang cepat dan efisien. Polemik ini belakangan membuat Kepala DPMP2TSP Lamsel Andoni mundur dari jabatannya. “Walah mas. Jujur saja nih. Kalau bolak-balik diputar sana kesini sudah capek kita. Orang perizinan bilang begitu. Bappeda bilang begini. Belum lagi dinas yang lain. Ribet,” ungkap salah seorang pengusaha kepada Radar Lamsel yang meminta agar namanya tidak ditulis dalam koran. Menurut dia, urusan perizinan yang diprosesnya hingga kini belum beres. Padahal dari sudut pandangnya urusan perizinan yang diurusnya hanya menambah luasan lahan usaha. “Saya juga heran ya. Kan nama dinasnya satu pintu. Tapi prakteknya nggak tuh,” ungkap dia. Pengusaha, kata dia, sebenarnya tidak mempersoalkan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sebuah izin. “Asalkan prosesnya mudah dan cepat saya rasa pengusaha siap memenuhi semua syarat itu. Bukannya dilempar kesana, dilempar kesini. Habis waktu kita,” ungkap dia. Persoalan ini memang membuat iklim investasi di Lampung Selatan terganggu. Sepanjang tahun 2017 hingga pertengahan April ini tidak ada satupun pengusaha yang berinvestasi di Lamsel. “Belum ada. Tapi saya mohon jangan ditulis ya nama saya,” ungkap sumber Radar Lamsel di DPMP2TSP Lamsel kemarin. Dia mengaku tak mengetahui persis apa yang melatarbelakangi investasi belum ada yang masuk ditahun 2017 ini. Padahal, kata dia, banyak perusahaan yang memeroses perizinan. “Yang sudah proses ada. Tapi belum tercatat dalam investasi karena belum berjalan,” ungkap dia. Jumlah itu jauh berbeda ditahun 2016 lalu. Total investasi pengusaha yang menanamkan investasinya di Lamsel mencapai Rp 5 Triliun. Jumlah ini didapat dari 12 perusahaan besar yang berinvestasi di Lamsel. Nilai investasi itu belum ditambah dengan investasi kategori perusahaan skala menengah dan kecil yang masuk. Yaitu sebanyak 37 perusahaan menengah dengan nilai total investasi sebanyak Rp4 Miliar lebih. Dan 329 perusahaan skala kecil dengan nilai investasi sekitar Rp61 Miliar. “Sudah ya mas. Saya takut salah. Apalagi sekarang ini kantor kami lagi jadi sorotan,” ungkap dia. Persoalan minimnya investasi sepanjang 2017 ini membuat spekulasi mundurnya Andoni, S.T.,M.T dari jabatan Kepala DPMP2TSP Lampung Selatan menguat. Tapi sayangnya Andoni masih enggan berkomentar mengenai hal tersebut. Dikonfirmasi Radar Lamsel melalui sambungan teleponnya meski aktif namun tidak diangkat. SMS yang dilayangkan Radar Lamsel pun tak kunjung dijawab. (idh)

Sumber: