Ketua PAN : Satker Harus Urus Rakyat!

FPAN Diminta Bahas Serius LKPj, Angka Kemiskinan Masih Tinggi

KALIANDA – Fraksi PAN DPRD Lampung Selatan diminta untuk mengevaluasi dan membahas secara detail Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lamsel tahun 2016 yang kini tengah bergulir di DPRD. Pembahasan secara mendetail itu dilakukan agar setiap program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang dijalankan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ber-impact positif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Permintaan itu disampaikan Ketua DPD PAN Lamsel Ahmat Fitoni kepada Radar Lamsel, Minggu (14/5) kemarin. Menurut Fitoni sapaan akrab Ahmat Fitoni, permintaan itu bukan tanpa alasan. Sebab, selama ini indeks angka kemiskinan di Lamsel tetap berkutat diangka 16,77 persen dan angka gini ratio 0,266 persen yang membuat PAN geram dan prihatin. “Saya benar-benar prihatin. Ngapain saja satker itu? Fraksi PAN juga jangan diam saja. Tunjukan kinerja,” ungkap Fitoni melalui sambungan telepon. Tak hanya itu, Fitoni juga meminta Fraksi PAN untuk terus memonitor, mengawasi dan mencermati betul-betul setiap program pembangunan yang dilaksanakan SKPD. “Jangan sampai ada satu sen pun uang rakyat yang terbuang sia-sia tanpa hasil yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” ungkap Fitoni. Menurut dia, angka kemiskinan Lamsel yang belum juga bergeser menurun menunjukan kinerja SKPD masih belum maksimal. Padahal, dia meyakini para pejabat pimpinan SKPD adalah para pejabat yang berkapabelitas karena lahir dari proses assesment yang berlangsung ketat. Karena hal itu pejabat publik yang lahir dari assesment, lanjut Fitoni, harusnya mampu membuktikan kapabilitasnya. Bukan cuma lips service dan mahir beralibi menyikapi memburuknya kualitas masyarakat Lamsel yang tergambar dalam angka kemiskinan. “Tolong beri rakyat bukti bahwa pejabat hasil assessment itu terpilih karena berkualitas. Bukan sekedar keberuntungan semata. Saya minta betul pejabat serius bekerja mengurusi rakyat, profesional, dan punya kondite yang excellent dalam bekerja,” ungkap dia. Fitoni juga mencermati ambisius Pemkab Lamsel dalam memburu predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dan administrasi daerah. Menurut dia, hal yang seharusnya dilakukan adalah memperbaiki pelayanan masyarakat dan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. “Yang perlu diingat, WTP ini prestasi prestis saja. Pelayanan sampai zona hijau adalah yang harus dilakukan. Baru bicara WTP,” sindir Fitoni. Fitoni lantas membeberkan prestasi Kemendagri yang meraih WTP dalam hal pelayanan e-KTP di negeri ini. Meski mendapat WTP namun faktanya ada korupsi yang membuat rakyat prihatin. Hal ini juga sama terjadi di DKI Jakarta terkait RS Sumber Waras. Meski berpredikat WTP, tetapi sarat pelanggaran dan penyimpangan yang ditemukan BPK-RI. “Pendeknya ada diskursus pada predikat WTP yang selama ini diburu setiap Pemda. Ini yang membuat saya enggan berandai -andai. Tetapi saya ikut senang apabila Pemkab mendapat WTP dari BPK,” ungkap dia. Perbaikan pelayanan masyarakat diseluruh satker sampai zona hijau dan zona integritas membuat PAN bakal all out untuk memperjuangkannya. PAN, lanjut Fitoni, lebih fokus menjaga amanah konstituen dan rakyat kecil yang termarjinalkan dari pada berkutat pada tatanan administrasi. “Kami akan bergerak proggresif dengan mencermati kinerja SKPD. Utamanya yang berkaitan dengan rakyat banyak. Apalagi menyangkut rakyat miskin, PAN akan berdiri didepan mendobrak setiap upaya penciptaan domestik kolonialisme,” ujar dia. Fitoni memastikan PAN Lamsel akan amanah merawat kepercayaan rakyat. “Kami partai reformis, harus berfikir dan bertindak transformatif mengubah belenggu jadi peluang. Berjuang bersama rakyat Lamsel adalah cita-cita tertinggi kami,” ungkap dia. Karena itu, PAN meminta pelayanan publik bisa dibenahi, perencanaan pembangunan harus akurat dan berkesinambungan, pengawasan Inspektorat dan legislatif harus nyata dan memihak rakyat. Serta memastikan bahwa apa yang telah direncanakan dalam APBD untuk kepentingan masyarakat harus dikawal dan terimplementasi. Jangan sampai kasus pembatalan umrah dalam rangka memberikan apresiasi elemen umat dalam berupaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat terjadi lagi. Sebab, pembatalan program APBD ini menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan APBD yang telah disahkan oleh Pemda dalam hal ini Pemkab dan DPRD. “Yang tak kalah penting adalah hasil pembangunan dapat dirasakan dan diakui seluruh masyarakat Lamsel. Kami ingin apa yang dilakukan oleh pemimpin yang kami cintai bisa benar-benar membawa perubahan bagi masyarakat. Ini PR (pekerjaan rumah) yang akan kami perjuangkan,” pungkas Fitoni. (edw)

Sumber: