Dipungut Biaya Kurban, Walimurid SDN 1 Wonodadi Mengeluh

Dipungut Biaya Kurban, Walimurid SDN 1 Wonodadi Mengeluh

TANJUNGSARI – Sejumlah walimurid SDN 1 Wonodadi Kecamatan Tanjungsari mengeluh. Penyebabnya, disekolah itu banyak terjadi pungutan yang tak jelas. Untuk bulan Agustus 2017 ini saja para walimurid dipungut biaya sebesar Rp 15.000. Pihak sekolah beralasan pungutan itu dilakukan untuk membiayai peringatan HUT RI ke-72 dan pemotongan hewan kurban pada hari raya Idul Adha 1438 Hijriah yang sebentar lagi akan diperingati. Rinciannya Rp 10.000 untuk sumbangan kurban dan Rp 5 ribu untuk peringatan HUT RI. “Terus terang kami keberatan atas adanya pungutan ini. Apalagi pungutan ini tidak melalui musyawarah dengan walimurid dan komite,” kata Mujianto kepada Radar Lamsel, Minggu (13/8) kemarin. Keluhan warga tak hanya sampai disitu. Sejumlah walimurid ternyata membuat surat pengaduan yang akan disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan H. Zainudin Hasan. Surat yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 2017 itu rencananya akan disampaikan besok (hari ini’red). Mujianto mengungkapkan, ditengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat pihak SDN 1 Wonodadi tak semestinya melakukan banyak pungutan yang tak jelas. Apalagi pungutan itu tak memiliki dasar yang kuat. “Ini sama saja dengan pungli (pungutan liar). Moso untuk ibadah kurban kok dibebankan ke murid. Nggak masuk akal sama sekali. Lantas yang berkurban ini sebenarnya siapa? Murid, walimurid, guru atau kepala sekolah?,” ungkap dia. Radar Lamsel sempat melihat surat pengaduan yang akan disampaikan kepada pemimpin di Bumi Khagom Mufakat ini. Selain Mujianto, surat itu juga dibubuhkan tandatangan sejumlah walimurid lainnya yang berjumlah 10 orang. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan Drs. Anas Ansori menyatakan akan mengecek kebenaran pungutan tersebut. Kepada Radar Lamsel, Anas belum dapat menyimpulkan apakah pungutan yang dilakukan SDN 1 Wonodadi yang dipimpin oleh Surtinah itu melakukan tindakan pungli atau tidak. “Kita harus cek dulu. Kalau tidak ada musyawarah ya nggak boleh. Tetapi jika sudah melalui musyawarah tidak masalah karena boleh jadi itu merupakan bagian dari pendidikan yang mengajarkan murid untuk berkurban sejak dini,” ungkap Anas kepada Radar Lamsel melalui sambungan telepon tadi malam. (iwn/edw)  

Sumber: