Sudin : PDIP Usung Kader Internal!

KALIANDA – Kontruksi politik jelang pemilihan gubernur (pilgub) Lampung mulai tergambar. Utamanya mengenai sosok calon gubernur yang akan di usung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai yang mampu mengusung secara penuh calon gubernur dan wakil gubernur tanpa harus berkoalisi ini blak-blakan menyatakan akan mengusung calon sendiri dalam pilgub Lampung 2018 mendatang. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPD PDIP Lampung Sudin dalam agenda Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC PDIP Lampung Selatan, di Kalianda, Selasa (10/10) kemarin. “Pasti teman-teman (wartawan) akan bertanya soal rekom Pilgub. Tunggu saja rapat pleno partai. Yang jelas kita akan mengusung kader internal untuk maju,” ungkap Sudin kepada wartawan di Sekretariat DPC PDIP Lamsel kemarin. Sejauh ini ada dua kader internal PDIP yang intens bergerak untuk Pilgub Lampung. Dia adalah Walikota Bandarlampung H. Herman HN dan Bupati Lampung Barat H. Muklis Basri. Terkait kedua nama ini, Sudin tak mengelaknya. “Ya, saya maunya kader. Tapi kita tunggu keputusan partai dalam hal ini Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” ungkap Sudin. Sudin menegaskan apapun keputusan PDIP dalam pilgub Lampung seluruh kader harus tegak lurus mengamankan dan memenangkannya. “Kita tegak lurus. Nggak boleh mencla-mencle. Saya yakin kader akan mengamankan, menjalankan dan memenangkan siapapun calon yang diusung partai,” ungkap anggota DPR-RI itu. Terkait Rakercab, Sudin berpesan agar agenda tersebut menjadi ajang untuk meningkatkan kekompakan dan konsolidasi menjelang suksesi demokrasi yang sudah didepan mata. Yaitu Pilgub, Pileg dan Pilpres. “Saya pesan administrasi ini harus benar-benar clear. Calon-calon legislatif harus disiapkan dari sekarang. Juga harus merangkul dari eksternal,” ingat Sudin. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Lamsel H. Hendry Rosyadi mengamini bahwa Rakercab merupakan agenda partai yang bertujuan untuk merumuskan program-program partai kedepan. Termasuk menjadi ajang untuk berkonsolidasi menghadapi suksesi demokrasi Pilgub 2018, Pileg dan Pilpres 2019. “Soal caleg akan kita siapkan. Akhir tahun ini kita akan menggelar diklat pratama bagi seluruh caleg yang akan kita siapkan untuk pileg,” ungkap Hendry. Pantauan Radar Lamsel, agenda Rakercab itu dihadiri sejumlah fungsionaris DPD PDIP Lampung dan DPC PDIP Lamsel. Dalam agenda itu juga dilaksanakan penyerahan alat pertanian berupa traktor kepada para kelompok tani di Lamsel. Bantuan itu merupakan usulan para petani yang disampaikan melalui Sudin yang notabennya anggota DPR-RI kepada Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Nilai Ada Kejanggalan Dalam Kasus Sugianto Disisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lampung Selatan me-warning seluruh kader partai untuk berhati-hati dalam momentum politik saat ini. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran hukum, seluruh kader diminta untuk menjauhinya. Warning ini disampaikan Ketua DPC PDIP Lamsel H. Hendry Rosyadi dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Sekretariat PDIP Lamsel kemarin. “Ini tahun politik. Kader harus hati-hati. Jangankan kita memang salah, tidak salah pun bisa dianggap salah,” ingat Hendry kepada seluruh kader. Hendry tak menampik warning itu ditujukan kepada seluruh kader lantaran ada kader PDIP yang tersangkut persoalan hukum, yakni anggota DPRD Lamsel Sugianto. Kendati begitu Hendry mengungkapkan adanya kejanggalan dalam perkara tersebut. “Makanya kita tak mau gegabah. Karena ini tahun politik juga,” ungkap Hendry. Hendry memang mengaku tak bisa menggaransi kadernya tidak bersalah dalam perkara tersebut. Namun berdasarkan dari hasil klarifikasi yang dilakukan PDIP terhadap Sugianto, persoalan tersebut merupakan persoalan administrasi kepemilihan lahan yang sebenarnya bisa diperbaiki. Ketua DPRD Lamsel ini lantas menceritakan hasil klarifikasi yang ia terima. Menurut Sugianto, lahan yang saat ini menjadi persoalan merupakan lahan pemerintah provinsi. Diera Gubernur Oemarsono ada yang namanya program Sakai Sembayan yang pengelolaan lahan dilakukan oleh masyarakat desa. Di Desa Jatimulyo ada sekitar 8,5 hektar lahan dikelola oleh masyarakat. “Setelah program selesai, pemerintah lantas menghibahkan tanah kepada desa. Hanya saja, dalam pemerosesan pemberkasan tanah tidak bisa diserahkan kepada desa. Akhirnya berdasarkan musyawarah desa tanah itu diatas namakan kepada orang-orang yang saat ini ditahan oleh Jaksa termasuk kader PDIP yang kala itu menjadi Kades,” ungkap Hendry. Tak hanya itu, Hendry juga mengungkap mengenai ganti rugi lahan JTTS yang melintasi lahan tersebut. “Ini ganti ruginya belum bergulir. Belum ada pencairan uang, jadi belum ada yang dirugikan. Saya melihat kalau memang ada persoalan status kepemilihan silahkan dulu berproses di pengadilan siapa yang berhak memiliki. Bukan main tahan karena dugaan penyerobotan tanah,” ungkap Hendry. Karena hal ini, Hendry berharap seluruh kader untuk mengedepankan kewaspadaan menjelang tahun politik saat ini. “Ini peringatan buat kita. Kita harus meningkatkan kewaspadaan,” ungkap Hendry. Senada dikatakan Ketua DPD PDIP Lampung Sudin. Ia juga sependapat dengan Hendry agar seluruh kader dapat waspada terhadap persoalan hukum. “Mengenai ada yang sedang bermasalah akan kita kawal prosesnya. Kita punya tim hukum,” ujarnya. Demikian halnya dengan Sekretaris DPC PDIP Lamsel Nanang Ermanto. Dia juga mengaku akan membela kader yang bermasalah dengan hukum. Dengan catatan, persoalan hukum yang dihadapi bukan karena narkoba dan korupsi. “Kalau ada kader yang membela rakyat tapi dipermasalahkan hukum, wajib hukumnya kita bela,” pungkas Nanang. (edw)

Sumber: