Dewan dan Bupati Sebut Diskes Minim Sosialisasi

KALIANDA – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Lampung Selatan harus bertanggungjawab terkait peristiwa yang terjadi di RSUD dr. Bob Bazar, SKM. Pasalnya, warga Kota Kalianda terkejut mendengar biaya persalinan yang mencapai belasan juta rupiah. Padahal, dalam program nasional semua biaya persalinan bisa di cover melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal) secara gratis. Namun sayangnya, sedikit sekali masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut. Bahkan, bidan desa yang merupakan perpanjangan tangan dari Diskes juga kurang memberikan informasi kepada warga. Padahal, ibu melahirkan membutuhkan waktu 9 bulan lebih selama proses mengandung sebelum melahirkan. “Pemerintah pusat sudah jelas, ibu hamil ada program Jampersal. Artinya, Diskes dari bidan desa tidak mensosialisasikan hal ini kepada warga. Kan waktu mengandung itu 9 bulan. Harusnya, bidan desa ini tahu siapa-siapa warganya yang sedang hamil. Dari jauh-jauh hari suruh mereka urus kelengkapan administrasi mulai dari KK, KTP atau lainnya yang dibutuhkan. Kalau toh Jampersal tidak tercover, bisa mulai membuat kartu BPJS yang juga di biayai oleh APBD dab APBN,” tegas Ketua Komisi D DPRD Lamsel Yuli Gunawan, SE usai melakukan kunjungan kerja ke RSUD dr. Bob Bazar, SKM Kalianda, kemarin. Wakil rakyat yang membidangi urusan kesehatan ini menganggap Diskes Lamsel kurang tanggap dan tidak mensosialisasikan hal tersebut kepada bidan desa untuk diteruskan kepada masyarakat. Sehingga, persoalan tersebut tidak sampai terjadi dikalangan masyarakat. “Ketika program ini berjalan, tidak mungkin terjadi persoalan seperti ini. Padahal, DPRD jelas mengesahkan anggaran dari Diskes untuk keperluan sosialisasi. Bahkan, saya membaca sendiri ada kegiatan untuk sosialisasi Jampersal ini,” tegasnya. Persoalan tersebut ternyata sudah di dengar Bupati Lamsel H. Zainudin Hasan. Bahkan, dalam kegiatan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang digelar di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel Zainudin menyebut Diskes kurang terbuka dan minim koordinasi untuk membahas berbagai program yang ada baik dari APBD maupun pusat. “Program kesehatan yang saya tahu selama ini hanya Germas. Yang lain saya tidak tahu. Karena, kepala nya juga jarang melapor atau koordinasi dengan saya. Setelah ribut-ribut di medsos baru saya tahu ada yang namanya Jampersal dan segala macam. Harusnya dinas melapor berapa warga sasaran Jampersal itu. Syaratnya seperti apa. Jadi, setiap ada kegiatan saya bisa menginformasikan kepada masayarakat. Jangan diam saja, begitu ada masalah seperti ini baru bicara,” kata Zainudin geram. Dia meminta, seluruh Kepala OPD mengkoordinasikan berbagai program yang ada di satkernya masing-masing. Sehingga, dirinya bisa ikut mensosialisasikannya dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. “Maka saya bilang, sosialisasinya jangan kocok bekem. Mereka bilang sudah sosialisasi tapi gambar atau banner tidak terpampang di RSUD,” pungkasnya. Namun sayangnya, Kepala Diskes Lamsel dr. Jimmy B. Hutapea, MARS belum bisa dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut. Dihubungi melalui dua nomor telponnya yang pernah diberikan kepada wartawan koran ini dalam keadaan tidak aktif. (idh)

Sumber: