BMI : Aturan Main Pilkada Harus Dipertegas

Sikapi Hasil Pilgub Lampung

KALIANDA – Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Provinsi Lampung Nanang Ermanto menyatakan harus ada perbaikan regulasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia. Perbaikan ini untuk mempertegas aturan-aturan main (rule of game) pilkada agar tidak mudah disusupi oleh kepentingan-kepentingan korporasi di ranah politik. Padahal ajang kontestasi pilkada sejatinya merupakan media untuk memperjuangkan dan mensejahterakan rakyat sesuai amanat UUD 1945. Demikian disampaikan Nanang Ermanto kepada Radar Lamsel saat dimintai tanggapannya mengenai hasil Pilgub Lampung 27 Juni 2018 lalu. “Kalau sekarang ini korporasi masuk dengan leluasa. Merusak tatanan demokrasi, budaya, dan rakyat kita,” ungkap Nanang di Kalianda, Selasa (3/7/2018). Sekretaris DPC PDIP Lampung Selatan ini menyangkan kontestasi Pilgub Lampung dirusak oleh kepentingan-kepentingan perusahaan tertentu. Padahal jika melihat UUD 1945, kehidupan berbangsa dan bernegara dengan demokrasi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. “Anda bisa lihat sendiri. Sebenarnya Pilgub Lampung ini buat siapa?,” sindir Nanang. PDIP Lampung Selatan, kata Nanang, akan bersikap legowo meski kalah dalam Pilgub Lampung. Sikap itu bakal ditunjukan jika pelaksanaan Pilgub berlangsung fair. Namun dengan melihat penyelenggaraannya yang sarat pelanggaran dan tidak fair, ia mengaku prihatin. “Saya benar-benar prihatin. Kita diperlihatkan dan dipertontonkan sesuatu yang melanggar norma dan etika terjadi dalam Pilgub kita. Padahal selama ini kita memegang teguh norma dan etika itu sebagai bangsa. Pemilihan Gubernur ini sejatinya adalah pesta rakyat Lampung untuk memilih pemimpin yang pro rakyat. Bukan malah sebaliknya,” ungkap Wakil Bupati Lampung Selatan itu. Karena itu ia berharap ada perbaikan sistem demokrasi yang dilakukan di negara Indonesia. Sistem dan aturan itu dibuat agar para pengusaha tidak dengan mudah mencabik-cabik demokrasi yang ada di negara ini. “Perlu diingat. Negara ini ada karena rakyat. Bukan karena korporasi yang mengeruk kekayaan yang semestinya untuk rakyat,” ujar Nanang. Terhadap penyelenggaran Pilgub Lampung yang dia nilai berlangsung tidak fair, Nanang mengungkapkan hal itu merupakan tanggungjawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung yang ditugaskan negara untuk mengawasi jalannya Pilgub. “Ini tanggungjawab mereka (Bawaslu) dan jajarannya dibawah. Jangan sampai kerusakan demokrasi ini dibiarkan begitu saja oleh Bawaslu Lampung. Begitu juga dengan instrumen negara lainnya yaitu kepolisian dan kejaksaan,” pungkasnya. (red)

Sumber: