Rapat Hewan Kurban Anti Klimaks

Pemkab Belum Bisa Tafsir Jumlah Hewan Kurban

KALIANDA – Pemkab Lampung Selatan mulai melakukan rapat pembahasan inventarisasi hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah. Namun sayangnya, belum dapat ditafsir perkiraan hewan kurban yang kemungkinan dapat terkumpul karena sebagian besar peserta rapat tidak dihadiri oleh Kepala OPD. Hal ini tergambar dalam rapat yang dipimpin langsung Sekkab Lamsel Ir. Freddy Sukirman, di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel, Kamis (19/7) kemarin. Pantauan Radar Lamsel, para kepala OPD yang hadir dalam rapat tersebut bisa langsung memastikan jumlah hewan kurban yang bakal mereka berikan pada saat Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah, mendatang. Namun diluar dugaan, karena sejumlah OPD tidak hadir dalam rapat tersebut. Dengan begitu, panitia sedikit kesulitan untuk memetakan pembagian hewan kurban untuk masing-masing kecamatan. Namun demikian, Sekkab Lamsel Freddy meminta agar setiap OPD bisa segera melaporkan jumlah hewan kurban yang bisa disumbangkan kepada pihak panitia. Agar pada saatnya nanti tidak kesulitan untuk pemesanan hewan kurban. “Kalau bisa minggu depan sudah ada gambaran berapa hewan kurban yang bisa terkumpul, baik itu sapi ataupun kambing. Karena, waktunya juga cukup mendesak,” ungkap Freddy. Mantan Sekkab Pesisir Barat ini berharap, adanya peningkatan jumlah hewan kurban yang nantinya akan didistribusikan ke setiap kecamatan. Untuk diketahui, pada tahun lalu pemkab mampu menyalurkan hewan kurban sebanyak 82 ekor sapi dan 28 ekor kambing yang disembelih di 17 kecamatan. “Saya minta teman-teman semua berfikir positif, karena ini (kurban’red) kan menjadi amal shaleh bagi diri kita. Kalau bisa satu orang itu jika mampu ya satu ekor sapi. Tahun ini target kita mencapai 100 ekor sapi. Tetapi ini masih kita data lagi, karena belum semua konfirmasi. Yang pasti targetnya harus lebih banyak dari tahun kemarin,” harapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamsel Drh. Arsyad menerangkan, OPD yang akan memberikan hewan kurban bisa langsung dalam bentuk sapi atau kambing serta uang senilai hewan tersebut secara kolektif. Bahkan, dia menjamin kesehatan hewan kurban itu sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. “Nanti juga akan dikenakan biaya tambahan untuk pengganti plastik daging kurban yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Sehingga, akan terlihat berbeda daging kurban dari pemerintah dan hasil pemotongan warga. Kalau OPD yang membeli hewan kurban sendiri mereka wajib mengeluarkan biaya tambahan untuk keperluan plastik,” terangnya. (idh)

Sumber: