Pengalihan Kewenangan SMA dan SMK ke Daerah Tuai Respon Positif

KALIANDA – Wacana pengalihan kewenangan Sekolah Menengah tingkat Atas (SMA) sederajat dari provinsi ke kabupaten mendulang respon positif. Meski belum ada perkembangan sejauh ini terkait regulasi dari pusat, namun wacana tersebut sepertinya disambut baik berbagai kalangan. Khususnya pada segi pengelolaan yang bakal lebih efektif bila berada di daerah. Kepala SMAN 1 Sidomulyo Hidaytullah M.Pd.MM mengamini jika wacana tersebut tengah santer diperbincangkan menyusul pernyataan Kemendikbud pusat soal tata kelola SMA sederajat disejumlah daerah. “ Iya memang wacana demikian itu sudah terdengar tapi belum pasti teknis serta regulasinya seperti apa. Yang jelas bagaimanapun kelanjutannya selama untuk kemajuan pendidikan tidak akan jadi persoalan,” kata Hidayatullah, di aula SMAN 1 Sidomulyo belum lama ini. Hidayatullah mengatakan, selama ini provinsi menjadi server bagi SMA dan SMK sederajat dari segi wilayah tidak lagi diatur oleh daerah. Namun begitu wacana tersebut, kata dia, masih perlu dikaji lagi tahapan demi tahapannya. “Kita ikut aturan saja, soal daerah atau provinsi tidak jadi persoalan selama memberikan dampak kemajuan bagi dunia pendidikan,” ujarnya. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Lamsel Thomas Amirico mengatakan, bila benar wacana itu diterapkan maka pengawasannya akan lebih bagus bagi kemajuan daerah. Meski begitu pihaknya mengaku belum mendengar kabar tersebut sejauh ini. “ Belum dengar infonya kalaupun benar demikian maka harus ada regulasinya. Secara pengawasan tentu akan lebih baik sebab SMA dan SMK yang ada diwilayah kita juga ada,” ujar Thomas dihubungi melalui WhatsApp massanger, Minggu (7/10). Tanggapan lain datang dari Anggota Komisi D DPRD Lamsel M. Akyas. Alat kelengkapan dewan yang membidangi pendidikan itu melihat sisi positif dari berhembusnya wacana pengalihan dari provinsi ke daerah. “Kalau benar begitu maka akan lebih mudah daerah dalam melakukan pengawasan dan kontrol, dengan begitu server yang ada tak lagi berada jauh di provinsi melainkan bisa langsung berhubungan dengan daerah,” tandasnya. (ver)

Sumber: