Supriyadi Alfian Tegaskan PWI Harus Netral

Supriyadi Alfian Tegaskan PWI Harus Netral

KALIANDA – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Provinsi Lampung Supriyadi Alfian, menghimbau anggota PWI untuk menunjukan netralitas nya pada pemilihan pilkada serentak tahun 2015. Hal tersebut ditegaskannya pada acara syukuran renovasi Kantor PWI Perwakilan Lamsel, Senin (19/10) kemarin. Dikatakannya, netralitas yang harus ditunjukkan salah satunya adalah dalam hal penulisan pemberitaan. Karena, pemberitaan para kuli tinta bisa berdampak banyak bagi masyarakat. “Wartawan harus memberitakan calon atau peserta pilkada secara netral. Jangan sampai memilih-milih dalam hal pemberitaan, beritakan calon sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan,”kata Supriyadi Alfian. Menurutnya, penegasan kenetralitasan para kuli tinta tidak hanya untuk di Lamsel. Bahkan, pihaknya telah memberikan surat edaran kepada seluruh kantor PWI yang ada di Provinsi Lampung. “Memang tidak ada sanksi jika wartawan tidak netral. Kalau mau ikut berpolitik praktis, lebih baik me non aktifkan dulu di media tempat dia bernaung sampai proses pilkada rampung,”tegasnya. Hal senada juga ditegaskan Penjabat (Pj) Bupati Lamsel H. Kherlani, SE, MM. Selain PWI, PNS juga wajib netral dalam ajang pilkada. Bahkan menurutnya, netralitas pegawai adalah harga mati. Pihaknya juga telah memberikan surat edaran sampai ke tingkat desa mengenai netralitas aparatur dalam pilkada. “Salah satu tugas saya sebagai Pj. Bupati adalah menjaga netralitas pegawai. Kalau toh memang ada yang bilang saya berpihak ke salah satu calon, tunjukan buktinya. Saya siap dilaporkan ke Panwaslu apabila kedapatan tidak netral. Netral adalah harga mati,”tegas Kherlani. Dia memaklumi jika PNS sering menjadi soroton dalam hal netralitas dalam pilkada. Terlebih, para PNS yang memiliki jabatan tinggi. Itu disebabkan karena PNS memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pilkada. “Kalau menurut saya, agar tidak terjadi keributan dalam hal netralitas PNS hak pilihnya dicabut saja. Supaya seperti TNI ataupun Polri. Jadi, tidak ada lagi ribut-ribut soal netralitas ini,”tutupnya. (idh)

Sumber: