Camat Imbau Kades untuk Mendata PJU yang Nunggak

PALAS – Persoalan yang membelit Pemkab Lampung Selatan terkait tunggakan pembayaran listrik dari PLN yang nilainya mencapai Rp 15 Milyar lebih menjadi pembahasan tingkat kecamatan. Dalam rapat koordinasi (Rakor) rutin bulanan, Pemerintah Kecamatan Palas meminta kepada seluruh aparatur desa untuk mendata lampu penerang jalan umum (PJU) baik yang terpasang secara resmi dan tidak resmi (swadaya) yang menunggak. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan lampu yang dipasang secara swadaya atau resmi itu sudah memenuhi kewajiban yakni membayar rutin setiap bulan. Imbauan itu disampaikan Camat Palas Rika Wati, S.STP, MM saat menggelar rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam) di Aula Kecamatan Palas, Rabu (13/11). Rika menerangkan, di Kecamatan Palas memiliki lampu jalan yang resmi sebanyak 194 dan lampu jalan 395 secara swadaya. Artinya dari jumlah lampu swadaya tersebut banyak sekali tidak melakukan pembayaran dan disinyalir pembayarannya menjadi tanggungan Kabupaten Lampung Selatan. “Dilihat dari jumlah yang resmi dan tidak resmi, artinya banyak sekali lampu swadaya tidak melakukan pembayaran. Lampu swadaya yang seharusnya dibayar desa menjadi beban kabupaten,” ujarnya. Rika juga menggarapkan, setiap desa jika ingin melakukan pemasangan lampu swadaya harus melalui koordinasi PLN dan pembayarannya bisa dianggarkan melalui dana desa. “Harapan kami pembayaran lampu penerang jalan di desa di bayar oleh desa dan dianggarkan melalui dana desa. Bukan menjadi tanggungan kabupaten. ” tegasnya. Terpisah, Manajer PLN ULP Kalianda Beni Adinata menjelaskan, pemasangan lampu swadaya yang ada di desa sebelum dilakukan pemasangan harus melalui koordianasi Dinas Pemukiman, Pemkab Lamsel. “Memang lampu jalan swadaya turut menjadi beban Pemda. Jika mengikuti prosedur pemasangan lampu jalan swadaya harus melalui koodinasi Dinas Pemukiman. Dan dinas pemukiman akan berkoordinasi dengan pihak PLN,” ucapnya. (vid)